JABAR EKSPRES – Memasuki musim kemarau, ancaman kekeringan semakin dirasakan oleh masyarakat, terutama bagi pelaku usaha pertanian dan perkebunan yang sangat khawatir akan dampaknya.
Untuk menghadapi situasi ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi telah mengambil langkah-langkah antisipatif terkait kekeringan yang berpotensi terjadi di wilayah tersebut.
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Cimahi, Fitriandy Kurniawan, menyatakan pihaknya telah menerima sejumlah laporan terkait kekurangan air bersih. “Dalam waktu dekat ini sudah ada 4 laporan kekeringan, 3 laporan tidak resmi, 1 laporan resmi melalui persuratan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih,” jelasnya saat diwawancarai di Kabuci, Cimahi Utara, Rabu (7/8).
Fitriandy menambahkan, meskipun kondisi kekeringan di Cimahi belum mencapai tingkat yang kritis, BPBD Kota Cimahi telah mengeluarkan surat keputusan (SK) siaga untuk menghadapi kemungkinan kekeringan.
BACA JUGA: Balita Terseret Arus Sungai di Sumatera Barat, Tim Gabungan Lakukan Pencarian
“Tahapan status kota ada 3, yaitu siaga, tanggap, dan rekonstruksi. Saat ini kita berada di tahap siaga, dan jika diperlukan, kita akan meningkatkan statusnya menjadi tanggap,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fitriandy menilai jika kekeringan sudah berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, BPBD akan meningkatkan status penanganan bencana.
“Jika kekeringan sudah cukup mengganggu kehidupan banyak orang, tentu kita akan meningkatkan statusnya menjadi tanggap dan melaksanakan operasi air bersih,” ujarnya.
BACA JUGA: Pemprov Jabar Klaim Terus Berupaya Tingkatkan Produksi Pertanian
Selain itu, BPBD Kota Cimahi juga mengadakan kegiatan untuk memperkuat kapasitas dalam menghadapi bencana, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk PMI, BPND, pramuka, dan tim rescue.
Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan respons dan kesiapan dalam penanganan bencana, sehingga tim dapat lebih sigap dan mengurangi kebingungan saat terjadi situasi darurat.
“Hari ini adalah hari kita melaksanakan penguatan, bahwa mengurai kerentanan itu, meningkatkan kapasitas untuk mengurangi risiko. Kita ingin memperkuat anggota dari Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS) mulai dari tingkat kota hingga kelurahan,” ujar Fitriandy.
Dijelaskan Fitriandy, materi yang diberikan mencakup teknologi kebencanaan dan manajemen bencana, dengan dukungan dari BPBD Provinsi dan BNPB Pusat.
