Iapun berharap pemerintah bisa menambah perhatian bagi lembaga penyiaran, mengingat lembaga penyiaran memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara namun juga dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Saya berharap kalau pemerintah tidak bisa menambah perhatian untuk insan penyiaran ya minimal tetap, jangan sampai support kepada teman teman ini berkurang, benteng kita ini ya KPID ini dengan kolaborasi yang sudah di bangun dengan pertuni dengan masyarakat, jangan sampai kita kehilangan agenda prioritas kita,”tutupnya.
Sementara itu dalam kegiatan Workshop “Penguatan SDM Penyiaran untuk Disabilitas” yang di gelar KPID Jawa Barat, seluruh personel komisioner KPID Jawa Barat turut di libatkan untuk memberikan wawasan kepada difabel yang tergabung dalam Pertuni.
Pembekalan materi seperti Peraturan tentang Undang – Undang Penyiaran dan P3SPS, Pembuatan Konten yang berkualitas untuk radio, tekhnis penyiaran untuk difabel hingga pemanfaatan tekhnologi di era distrupsi di berikan oleh seluruh jajaran komisioner KPID.
Tidak hanya sampai disitu, KPID Jabar pun turut membentuk MoU dengan Dinas Sosial, sekaligus membentuk Pemantauan Isi Siaran chapter DPD Pertuni Jawa Barat sebagai bentuk keseriusan KPID dalam memberikan hak yang sama bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.