Selain itu, masih diperlukan peningkatan kualitas kepuasan pelayanan publik dan transparansi.
Dokumen KEM PPKF menjelaskan bahwa belanja pegawai terus meningkat selama periode 2019-2023 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 3,6%.
Pada tahun 2019, belanja pegawai sebesar Rp 376,1 triliun, meningkat menjadi Rp 412,7 triliun pada tahun 2023.
Baca Juga:Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 71 Siap Dibuka, Perhatikan Hal ini Agar Lolos!Mudah! Begini Cara Cek BI Checking Tercepat Tahun 2024
“Komponen belanja pegawai yang terbesar adalah gaji dan tunjangan, sedangkan komponen belanja yang tumbuh paling tinggi adalah belanja honorarium, lembur, dan tunjangan khusus,” demikian dijelaskan dalam dokumen KEM PPKF.
Dengan berbagai kebijakan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan ASN serta kualitas birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia. Mari kita tunggu realisasi dari kebijakan-kebijakan ini di tahun 2025.