JABAREKSPRES – Keberadaan Rumah tidak layak huni ( Rutilahu ) di Jawa Barat sampai saat ini belum direalisasikan secara maksimal.
Padahal, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 mencatat, keluarga atau rumah tangga yang menempati Rutilahu di Jawa Barat berada di angka 54,17 persen.
Angkanya tersebut naik jika dibanding pada 2022 lalu yang hanya 53,37 persen.
Sedangkan warga Jawa Barat yang masih menempati Rutilahu berada di angka 45,83 persen.
Jika dibandingkan dengan provinsi lain, dimana Jawa Barat terbilang masih tinggi banyak memiliki Rutilahu.
DKI Jakarta memiliki presentase hanya 38,80 persen. Provinsi Banten persentasenya di angka 63,06 persen.
Jawa Tengah di angka 68,85 persen, Jatim 70,74 persen, dan DI Yogyakarta 85,79 persen.
Meski begitu, BPS juga mencatat masyarakat Jawa Barat yang masih menempati rumah kumuh memiliki presentase 11,66 persen.
Jika dibandingkan dengan Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jatim maupun Banten angka ini terbilang masih tinggi.
Sedangkan untuk rumah tangga yang memiliki bangunan tempat tinggal sendiri di Jawa Barat menyentuh angka 83,38 persen.
Di sisi lain kebutuhan rumah atau backlog di Jabar masih terbilang sangat tinggi.
Di Bumi Pasundan ini masih banyak kesenjangan antara total hunian dengan kebutuhan perumahan masyarakat.
Kepala Dinas Perkim Jabar Indra Maha meberikan komentar terkait kelanjutan program Rutilahu Jabar ini.
Menurutnya, pada 2024 Dinas Perumahan dan Perumaha dan Pemukiman tetap mengalokasikan anggaran untuk program perbaikan rutilahu. Jumlahnya sekitar 2.600 unit.
Indra tidak menyebutkan berapa alokasi anggaran untuk program Rutilahu 2024 ini. Hanya saja dari 2.600 rumah yang diperbaiki akan mendapat anggaran sebesar Rp 20 juta per rumah.
“Angkanya sekitar 2.600 an unit. Dengan porsi anggaran satu unit sekitar Rp 20 juta,” katanya Kamis (28/3).
Untuk diketahui berdasrkan informasi, capaian program Rumah Tidak Layak Huni (rutilahu) sampai tahun anggaran 2023 di Provinsi Jabar baru mencapai 84 ribu unit
Jumlah ini kurang sebanyak 16 ribu unit dari target yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Meski begitu target 100.000 perbaikan rutilahu ini tiba-tiba berubah. Kalangan dewan waktu itu mendorong agar pada 2023 ditargetkan 10.000 unit. (son/yan).
