JABARESKPRES – Rencana pemekaran wilayah daerah otonomi baru (DOB) Jawa Barat sampai saat ini masih belum terealisasi. Hal ini disebabkan karena masih adanya moratorium yang kewenangannya ada di pemerintah pusat.
Sekretaris Komisi I DPRD Jabar Sadar Muslihat mengatakan, sejauh ini sudah ada 9 Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB).
‘’9 Daerah ini sudah diajukan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar ke pusat untuk jadi CDOB,’’ Kata Sadar dalam keterangannya, Rabu, (24/07/2024).
Untuk diketahui ke-9 CDOB tersebut di antaranya, Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Bogor Timur, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara, dan terbaru Kabupaten Subang Utara.
Menurut Sadar, rencana pemekaran wilayah Jawa Barat ini kemungkinan baru bisa dilakukan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto nanti.
Sejauh ini, Komisi I DPRD Jawa Barat sudah melakukan konsultasi ke pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Komisi I DPRD Jawa Barat akan terus berkomitmen untuk memperjuangkan pembentukan CDOB.
‘’Kami akan terus mendorong agar suara masyarakat Jawa Barat terkait pemekaran daerah didengar oleh pemerintah pusat,’’ ujarnya.
Pembentukan CDOB ini telah melaui proses yang sangat panjang dengan melakukan berbagai kajian secara komperhenship.
‘’Dan usulan ini sudah disampaikan ke pemerintah pusat. Namun, semuanya menunggu pencabutan moratorium oleh presiden,” ujar Sadar.
Meski begitu, rencana CDOB ini dipastikan akan terealisasi dan melalui Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin usulan ini sudah diserahkan ke DPR RI.
Sadar menilai, pemekeran wilayah menjadi salah satu yang sangat penting dalam pemerataan pembangunan.
Provinsi Jawa Barat dengan penduduk terbesar di Indonesia, masyarakat harus mendapatkan pelayanan maksimal oleh pemerintah daerah.
Akan tetapi kondisi ini masih kurang ideal jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah Jawa Barat.
Contohnya adalah Kabupaten Bogor yang penduduknya mencapai lebih dari 5 juta. Sehingga membutuhkan pemekaran lebih banyak.
‘’Tujuannya agar pelayanan dan pembangunan dapat berjalan lebih efektif,’’ kata dia.
Provinsi Jabar memiliki masa depan yang cerah dan solid dengan menekankan pentingnya sinergi antara berbagai tingkatan pemerintahan dan lembaga.
