JABAR EKSPRES – Permasalahan kemiskinan menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera di atasi oleh Pemerintah khususnya Jawa Barat.
Meski menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Angka kemiskinan Jawa Barat per Maret 2024 mengalami penurunan menjadi 7,46 poin dari yang sebelumnya di 7,62 poin, namun angka tersebut terbilang tinggi dari jumlah populasi Jawa Barat yang mencapai 49,94 Juta Jiwa (2020).
Oleh karenanya, Ketua DPW PKS Jawa Barat, Haru Suandharu (Kang Haru) tawarkan skema subsidi silang untuk mengentaskan permasalahan tersebut.
Menurut kang Haru, keterbatasan anggaran bukan menjadi alasan untuk upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Barat, asalkan seluruh pihak serius dan komitmen dalam melakukannya.
“Misal untuk sektor pendidikan, cukup masyarakat miskin yang diberikan subsidi sehingga SPP gratis. Ini tidak hanya di sekolah negeri tapi di Swasta juga, Masyarakat mampu jangan diberikan subsidi, jadi semua anak bisa sekolah dimanapun yang dekat dari rumahnya,”katanya.
“Begitu juga kesehatan, masyarakat miskin gratis kesehatan, atau yang awalnya mampu kemudian tidak mampu silahkan berobat gratis di rumah sakit milik pemerintah atau swasta. Bagi yang mampu biarkan dia membayar biaya kesehatannya. Jangan di gebyah uyah (menyamaratakan), semua harus bayar iuran kesehatan. Tentu untuk masyarakat miskin sangat berat,”imbuhnya.
Tidak hanya di sektor pendidikan dan kesehatan, dijelaskan Bakal Calon Gubernur Jawa Barat Haru Suandharu, BBM hingga pelatihan bagi pekerja pun harus di berikan untuk mengentaskan kemiskinan yang menjadi permasalahan kompleks di Jawa Barat.
“Untuk BBM juga demikian, BBM bersubsidi jangan dinaikkan. Yang tidak bersubsidi silahkan ikut harga pasar minyak dunia. Demikian juga pemerintah perlu memikirkan mendirikan Balai Latihan kerja di serial Kokab. Untuk melatih lulusan SMP, SMA/SMK dan Sarjana siap kerja dengan sertifikasi Jenis pekerjaan yang banyak dibutuhkan sekarang. setidaknya Ada 40 jenis pekerjaan yang akan hilang dan 40 jenis pekerjaan baru, nah jenis-jenis keterampilan bersertifikat ini yang perlu diperkuat oleh pemerintah pusat dan daerah, sehingga SDM yang di siapkan itu sesuai dengan kebutuhan industru,”jelasnya.