JABAR EKSPRES, Bandung – Satu dekade penyelengaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan telah menggulirkan berbagai inovasi untuk peningkatan mutu layanan terhadap peserta JKN. BPJS Kesehatan juga menciptakan ekosistem JKN yang kuat dan saling bergantung satu sama lain dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) bagi seluruh penduduk Indonesia.
Dalam kegiatan Ngopi Bareng JKN bersama awak media massa Kota Bandung, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandung, Greisthy E.L. Borotoding memaparkan bahwa satu dekade penyelenggaraan Program JKN yang telah berkembang menjadi program strategis, telah memberikan kontribusi yang besar bagi penduduk Indonesia serta mampu membuka akses layanan kesehatan yang merata bagi masyarakat.
“Program JKN ini telah menjadi percontohan bagi negara-negara lainnya, sebagai program jaminan kesehatan sosial berkonsep single payer. Jika dibandingkan negara-negara lain yang butuh belasan hingga ratusan tahun untuk mencapai UHC, progres di Indonesia ini terbilang luar biasa pesat,” jelas Greisthy.
Ia memaparkan, kepesertaan Program JKN di Kota Bandung sendiri telah mencapai 99,38 persen dari total penduduk berdasarkan data per 1 Juni 2024, atau sekitar 2.555.187 jiwa telah terdaftar sebagai peserta JKN. Hanya ada sekitar 15.715 jiwa penduduk Kota Bandung yang belum memiliki JKN.
BACA JUGA: BPJS Kesehatan Jabar Dorong Peserta Bayar Iuran Tepat Waktu
“Dengan bertumbuhnya cakupan kepesertaan JKN, tentunya harus diimbangi dengan jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Fasilitas kesehatan yang cukup tentu juga akan memudahkan peserta JKN dalam mengakses pelayanan kesehatan. Sehingga tidak ada lagi isu kalau pelayanan tertunda karena waiting list. Harapannya peserta JKN dilayani dengan mudah dan cepat, serta setara,” tutur Greisthy.
Berdasarkan data per 1 Juni 2024, tercatat sebanyak 199 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Kota Bandung telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, terdiri dari 80 puskesmas, 100 klinik pratama, 7 dokter prakter perorangan (DPP) , 8 kinik TNI, 3 klinik Polri, dan 1 dokter gigi. Sedangkan untuk Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang telah bekerja sama sebanyak 49 meliputi 31 rumah sakit dan 17 klinik utama.
“Cakupan kepesertaan JKN yang begitu besarnya, tentunya juga berpengaruh pada peningkatan angka pemanfaatan pelayanan kesehatan. Angka pemanfaatan pelayanan kesehatan juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Mulai dari 2021 2,4 triliun, 2022 3,08 triliun, 2023 4,3 triliun, dan sampai dengan Mei 2024 sebesar hampir 2,2 triliun. Sangat banyak masyarakat yang telah tertolong oleh Program JKN ini,” tegasnya.
