JABAR EKSPRES – Dua poros koalisi partai di Kabupaten Bandung Barat (KBB) sudah mengemuka. Meski begitu, dari keduanya penentuan bakal calon bupati dan wakil bupati masih dalam tawar-menawar.
Sekedar diketahui, Koalisi Kesepahaman Benahi Bandung Barat meliputi tiga partai politik yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Meskipun poros ini sudah terbentuk beberapa waktu lalu namun sejauh ini belum mengusung pasangan Calon Bupati.
Kemudian poros kedua adalah Koalisi Bandung Barat Maju, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Deklarasi Koalisi Bandung Barat Maju berlangsung di Situ Ciburuy, Kecamatan Padalarang, KBB, Rabu (19/62024) kemarin. Sama seperti pendahulunya koalisi lima partai ini juga belum mengusung pasangan Bakal Calon Bupati (Balon) Bupati KBB.
Menyikapi hal ini, Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Siddha menilai kondisi tersebut masih cukup dinamis. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan kedua poros koalisi itu bisa mengalami perubahan.
“Pendapat dan perubahan bisa saja terjadi. Saya lihat bahwa dua poros ini juga kan belum menentukan siapa yang akan diusung. Sehingga dengan kondisi dinamika politik yang terjadi politik dinamis saya pikir hal tersebut masih mungkin terjadi dinamika-dinamika dalam konteks pengusungan,” kata Arlan Siddha saat dihubungi, Jumat (21/6/2024).
Jika melihat kekuatan pada kedua koalisi itu, menurut Arlan, Koalisi Bandung Barat Maju lebih gemuk karena diisi oleh 5 partai. Kendati begitu, ia menegaskan indikator kemenangan Pilkada tidak dilihat dari banyaknya partai gabungan melainkan tergantung kepada elektabilitas balon bupati yang akan diusung nantinya.
Apalagi, lanjut dia, jika melihat peta pemilihan di Kabupaten Bandung Barat. Cenderung masyarakatnya masih melihat pemimpin yang memiliki popularitas tinggi. Maka dari itu koalisi besar, Arlan menegaskan belum tentu menjadi pemenang dalam kontestasi Pilkada Serentak yang berlangsung pada 27 November 2024 mendatang.
“Jadi kita masih belum melihat kalau secara poros partai politik jelas siapa yang unggul. Artinya persepsi masyarakat dalam memilih juga dipengaruhi oleh figur yang akan diusung jadi kita lihat nanti,” katanya.