JABAR EKSPRES – Rangkaian acara Hari Jadi Kota Bandung (HJKB) telah resmi dimulai. Peluncuran logo pada, Selasa 21 Mei 2024 lalu jadi pertanda kick-off nya perayaan acara. Tahun ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung sendiri mengusung tema “Semangat Kolaborasi Wujudkan Kota Bandung Maju Berkelanjutan”.
Apabila mengacu pada pemilihan tema, terbilang tak ada yang membedakan dengan perayaan sebelumnya. Tahun lalu, Pemkot Bandung mengusung konsep besar yakni “Bersatu dalam Kolaborasi Wujudkan Bandung Unggul”. Secara implisit, terdapat makna yang sama dengan harapan tahun ini.
Sudahkah Bandung menjadi Kota yang unggul dengan cita-citanya menjadi wilayah yang maju dan berkelanjutan. Realitas yang terjadi, Kota Kembang berada di peringkat atas di beberapa sektor.
BACA JUGA: Tewas Terseret Ombak di Pangandaran, Siswa MTS 60 Persis Katapang Dimakamkan di Majalaya
Pada tahun 2019, Asian Develpoment Bank (ADB) merilis terkait peringkat kota termacet di Asia. Kota Bandung sendiri disebut berada di peringkat ke-1 terkait daerah paling macet di Indonesia di atas Jakarta, dan Surabaya.
Pernyatan itu didukung oleh kajian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Bank Dunia, terkait Bandung yang masuk ke dalam posisi 3 besar kota termacet bersama Jakarta dan Surabaya.
Ragam solusi diutarakan oleh Pemkot Bandung guna mengatasi permasalah tersebut. Bahkan Kota Bandung memasukan permasalahan kemacetan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.
Namun realitas yang terjadi, kemacetan bak penyakit kronis yang sulit diatasi oleh Pemerintah Kota Bandung. Ragam wacana mulai dari pengkonversian angkot hingga pembangunan playover yang masif dilakukan tak sedikitpun berdampak pada teruainya kemacetan.
Bahkan akademisi sekaligus Pakar Transportasi ITB, Sony Sulaksono sempat menyinggung soal ogahnya Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam memperjuangkan anggaran terkait pembaharuan moda transportasi publik. Hal tersebut menjadi poin soal tak kunjung terealisasinya wacana tersebut.
“Dishub juga tidak punya keberanian untuk memperjuangkan anggaran untuk transformasi angkutan kepada pihak DPRD,” kata Sony dilihat dilaman Jabar Ekspres, (5/3).
“Kita gapunya leadership yang kuat, kalau dishubnya gapede harusnya walikota atau PJ yang maju,” tambahnya.
