Try lantas mengingatkan Pancasila yang termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 itu harus menjadi pondasi dan benteng pertahanan dalam menghadapi tantangan masa depan.
Bangsa Indonesia harus menyusun ketahanan Nasional dan kewaspadaan Nasional yang rapi dan mantap untuk mampu menjawab dan menyaring pengaruh-pengaruh yang dihadapi.
“Semua rakyat Indonesia harus mempunyai rasa memiliki Pancasila, itu amanat Presiden Pertama kita Soekarno. Hal itu dituangkan dalam sidang pertama BPUPKI dipimpin oleh Dr. Radjiman Wediodiningrat yang saat itu menjabat sebagai ketuanya. Dimana untuk sidang pertama BPUPKI berlanjut hingga tanggal 1 Juni 1945. Sehingga sidang pertama BPUPKI, ada tiga pembicara yang mengemukakan pendapat mengenai perumusan dasar negara atau yang biasa kita kenal dengan nama Pancasila,” papar Try.
Baca Juga:LINK DANA KAGET 29 Mei 2024, Abil Saldo DANA Gratis hingga Rp 300.000 yang Cair Hari Ini!Jadwal SIM Keliling Kota Bandung (27 Mei – 2 Juni 2024)
Disinggung mengenai eksistensi BPIP sebagai lembaga pembinaan dan pengawal ideologi Pancasila, Try Soetrisno menyampaikan pandangannya.
Menurutnya, BPIP penting dijaga keberlanjutannya sampai dengan pemerintahan yang baru. Bagi Try, tak ada alasan apapun untuk mengubah atau bahkan membubarkan BPIP di masa mendatang.
“Harus, bahkan kalau perlu bukan lagi landasannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Tetapi harus dibuat undang-undang agar sifatnya mengikat untuk BPIP,” tegasnya.
“Jika sudah ada undang-undang yang menjadi landasan BPIP, maka lembaga pembinaan Pancasila ini akan semakin kuat. Jangan sampai anak cucu kita hanya mengenang Pancasila tanpa mengetahui maknanya, ini merupakan usaha mempertahankan ideologi bangsa,” pungkasnya.