JABAR EKSPRES – Ketua Komisi 1 DPRD Jabar Bedi Budiman mendorong daerah induk turut menggenjot pertumbuhan dan kesiapan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB). Agar CDOB bisa lolos verifikasi ketika keran moratorium dibuka.
Politikus PDIP itu menguraikan, saat ini kewenangan kelanjutan terkait CDOB itu ada ditangan pemerintah pusat. Tapi, Komisi I juga terus memantau progresnya. “Gunting pitanya terkait moratorium ada di tangan presiden,” cetusnya saat ditemui beberapa hari lalu.
Bedi melanjutkan, yang bisa dilakukan saat ini teruntuk pemerintah daerah adalah mematangkan kesiapan CDOB. Utamanya sembilan CDOB yang telah disetujui Pemprov dan DPRD Jabar.
BACA JUGA: Saksi Mata Kasus Vina Cirebon Beberkan Detik-Detik Malam Sebelum Kejadian
Peran ini bisa didukung dari daerah induk CDOB. “Jadi sektor – sektor pendidikan, ekonomi, maupun lainya di CDOB harus digenjot. Agar saat moratorium dibuka, mereka sudah siap,” tuturnya.
Teknisnya, setelah keran moratorium dicabut maka tim dari Kemendagri juga akan memverifikasi CDOB. Sehingga ketika sedari sekarang sudah disiapkan maka peluang lolos verifikasi juga lebih tinggi.
Bedi menambahkan, selaian 9 CDOB yang telah disetujui Pemprov dan DPRD itu juga ada beberapa wilayah yang nampaknya bakal diusulkan untuk CDOB. Tapi pembahasannya memang belum sampai ke tingkat provinsi. Contohnya Cirebon Timur.
Di Jabar sendiri memang telah disetujui oleh Pemprov dan DPRD terkait usulan CDOB. Kesembilan usulan itu adalah Subang Utara, Bogor Barat, Bogor Timur, Cianjur Selatan, Garut Utara, Garut Selatan, Indramayu Barat, Sukabumi Utara, dan Tasikmalaya Selatan.
Sebelumnya, Guru Besar Ilmu Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof Muradi berpendapat bahwa realisasi pemekaran wilayah itu juga berkaitan dengan faktor politik. Realisasi CDOB itu akan mulus jika Gubernur Jabar yang akan datang adalah satu gerbong dengan koalisi pemerintah pusat saat ini. Yakni koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Realisasi pemekaran itu tidak cukup ditunggu, tapi butuh proses loby-loby politik di tingkat parlemen maupun pemerintah pusat. Hal itulah yang membuat kedekatan Gubernur dengan Pemerintah Pusat jadi penting. “Loby akan mudah jika ada di satu perahu (gerbong koalisi.red) yang sama,” tuturnya.(son)
