JABAREKSPRES – Untuk persiapan Pemilihan Gubernur ( Pilgub ) pada Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada 2024 ) di Jawa Barat (Jabar), DPW Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) Jabar sepertinya sudah memiliki calon kuat yang berasal dari Kader internal partai.
Nama Haru Suhandharu dan Mohammad Idris digadang-gadang sudah diusulkan DPW PKS Jawa Barat untuk diajukan ke tingkat DPP untuk maju di Pilgub yang berlangsung pada November 2024 nanti.
Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jabar Haru Suandharu membenarkan bahawa dirinya telah terpilih bersama Muhammad Idris untuk maju pada Pilgub Jawa Barat.
Meski begitu, kedua nama itu sebelumnya akan menjadi pertimbangan DPP dan tinggal menunggu rekomendasi dari partai
“Sudah dirapatkan di tingkat wilayah dan telah diajukan ke DPP. Dua nama Kang Idris dan Saya (Haru Suandharu.red),” kata Haru Ketika ditemui dalam sebuah acara diskusi di Kota Bandung Selasa, (14/5).
Untuk diketahui Haru Suhandharu saat ini masih menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Barat. Karier politik Haru terbing moncer dengan mengawali sebagai Ketua DPRD Kota Bandung.
Haru kemudian diangkat menjadi Ketua DPW PKS Jawa Barat dan setelah itu pada Pileg 2024, Haru berhasil mendapatkan 1 kursi DPR RI di Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar 1.
Sementara nama Mohammad Idris berkibar di Kota Depok. Dia memimpin Kota Depok selama dua periode sebagai Wali Kota.
Untuk perolahan suara PKS di Jawa Barat juga menunjukan kemajuan yang sangat signifikan. Meski tidak menjadi partai Pemenang, PKS berhasil menambah jumlah kursi di DPRD Jabar menjadi 19 dengan perolehan 3.505.195 suara.
PKS memperoleh suara terbesar ketiga di Jabar setelah Partai Gerindra. Namun kondisi ini belum bisa mengusung kandidiat Gubernur dan Wakil Gubernur sendiri.
Haru mengatakan, PKS Jabar saat ini tengah membangun komunikasi untuk melakukan penjajakan dengan partai lain.
Ketika disinggung apakah PKS akan menjajaki koalisi dengan PDIP, Haru menegaskan bahwa PKS sangat terbuka dan akan menerima koalisi dengan PDIP.
“PKS tidak masalah berkoalisi dengan partai manapun. Arahan DPP tidak ada yang tidak boleh. Sama PDIP hayu (kalau mau.red),” ujar Haru.
