JABAR EKSPRES – Gini ratio Jawa Barat 2023 merangkak naik. Hal itu menunjukkan si kaya dan si miskin di Jabar makin timpang. Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan Acuviarta Kartabi menyarankan pemerintah memperbanyak belanja modal produktif ketimbang habis untuk belanja pegawai.
Acuviarta menguraikan, Gini ratio menunjukkan angka ketimpangan pendapatan di suatu wilayah. “Sederhananya adalah ketimpangan pendapatan. Jadi antara masyarakat berpendapatan rendah dan atas timpang,” jelasnya, Jumat (10/5).
Fenomena itu terjadi karena orang kaya memiliki pengeluaran besar sementara masyarakat menengah bawah cenderung kecil. Sehingga ketimpangan ekonomi terjadi.
Baca Juga:Anggota DPRD Kabupaten Bandung Dapil 3 Beri Masukan Terkait Pemanfaatan Lahan eks Terminal CileunyiDukungan Sejumlah Ormas dan Komunitas untuk Kang Ridha Maju di Pilwalkot Bandung 2024
Menurut Acuviarta, kondisi tersebut jika dibiarkan berkepanjangan tentu tidak baik. Masyarakat menengah dan bawah akan semakin tidak bisa mengimbangi dan makin rentan jatuh miskin. Contohnya ketika dihadapkan inflasi kebutuhan bahan pokok. Harga barang yang terus naik tentu makin mengancam orang menengah dan bawah. “Mereka kan pasti mengutamakan belanja pangan, akhirnya kebutuhan non pangan seperti pendidikan dan kesehatan bisa terabaikan,” singgungnya.
Jika dibiarkan terus, ketimpangan antara si kaya dan si miskin ini akan berdampak besar pada kehidupan masyarakat. Ini bisa memicu berbagai masalah sosial dan ekonomi di masyarakat.
Acuviarta menyarankan, ada beberapa strategi yang perlu diambil pemerintah guna menekan gini ratio di Jabar yang terus meningkat. Pertama adalah dengan meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dengan harapan masyarakat menengah dan bawah bisa meningkatkan pendapatan.
Strategi berikutnya adalah menjaga stabilitas harga. Inflasi sejumlah kebutuhan pokok masih sering terjadi. Mulai dari beras, hingga bawang merah yang kian mencekik masyarakat. “Pemerintah juga perlu mendorong akses-akses perekonomian di daerah agar terus tumbuh. Intinya meningkatkan pendapatan masyarakat bawah dan stabilitas harga,” tuturnya.
Acuviarta juga menyarankan terkait keberpihakan anggaran pemerintah. Semestinya pemerintah bisa meningkatkan belanja modal produktif ketimbang serapan belanja pegawai. Belanja modal produktif bisa digenjot sehingga menciptakan redistribusi pendapatan. “Ada trickle down effect atau keuntungan orang kaya atau pemerintah bisa menetes ke bawah,” jelasnya.