JABAR EKSPRES – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencanangkan target Gubernur, Bupati maupun Walikota.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu, membidik target Pilkada akan diupayakan semaksimal mungkin untuk mendapat pemenangan.
“Di tahun 2024 sekitar 500 Pilkada serentak, ini akan dioptimalkan di sejumlah daerah,” katanya, saat ditemui di Nagreg, Jumat (5/4).
Syaikhu berharap, Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Jabar dapat mempersiapkan diri lebih awal dalam persiapan menjelanh Pilkada.
“Karena perencanaan awal kampanye, bisa sosilisasi secara masif kepada masyarakat,” katanya.
Adapun perihal nama yang diusung, akan dikeluarkan Surat Keterangan (SK) yang diterbitkan untuk pencalonan.
“Setelah ini akan diterbitkan SK untuk pencalonan,” tambahnya.
Ketua DPW PKS Jawa Barat, Haru Suandharu, mengatakan pihaknya siap berdampingan hingga membuka koalisi untuk semua partai. Baik sebagai kepala daerah, maupun wakil kepala daerah.
“Kita minta ke semua DPD termasuk DPW jangan sampai tidak ikut, harus ikut serta dalam kontesta Pilkada,” ujarnya.
Haru menjelaskan, mengusung sejumlah nama merupakan langkah terakhir. Namun, dia meminta untuk melakukan pemberkasan terlebih dahulu.
Dia menyampaikan, harus menjadi pegangan kepala daerah adalah bentuk pengabdian, bukan mencari secara materi.
“Bila mencari materi Anda salah masuk kamar, karena tugasnya akan melayani masyarakat dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehingga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan pelayanan dan memperhatikan kearifan lokal,” jelas Haru.
Disinggung soal koalisi pada perhelatan Pemilihan Presiden, Haru menegaskan koalisi Pilkada menunggu arahan dari DPP.
“Pastinya ada pembicaraan strategis, kita dari daerah sifatnya mengajukan nama-nama kandidat nanti ditindaklanjuti,” imbuhnya.
Nama Haru Sundharu kerap digadang-gadang masuk bursa calon Gubernur Jawa Barat bersama nama-nama lainnya.
Dia mengatakan, hal tersebut diserahkan kepada DPP. Sejatinya, setiap anggota harus siap diberi amanah di mana saja.
“Sama saja dengan Pileg, bagi semua anggota penugasan itu harus siap. Bisa saja nanti yang dicalonkan dari anggota maupuj masyarakat baru yang bergabung ke partai,” kata Haru.