Hasanuddin mendesak agar Bawaslu menertibkan hal ini. Terutama terkait dengan penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan Presiden RI, untuk berkampanye.
“Percuma saja tim kampanye berusaha untuk menjaga marwah demokrasi dalam pemilu namun pucuk pimpinan penyelenggara negara malah melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan paslon tertentu saat kampanye,” pungkasnya. (bbs)
