BOGOR, JABAR EKSPRES – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto meminta Pemkab Bogor agar meminimalisir potensi konflik sosial dalam polemik lalulintas angkutan tambang di Jalan Raya Parung Panjang. Hal tersebut mengingat banyak kepentingan kelompok masyarakat yang harus diakomodir.
“Cara-cara persuasif harus dikedepankan, kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan harus diajak bicara dan kebijakan apapun yang dikeluarkan harus tersosialisasikan dengan baik,” ujar Rudy Susmanto, Senin (8/1).
Pernyataan tersebut merespons insiden keributan antara petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor dengan sejumlah sopir truk saat penertiban jam operasional angkutan tambang, pekan lalu.
Rudy Susmanto menyadari, penyelesaian masalah di Parung Panjang tidak semudah membalik telapak tangan. Oleh Karena itu, kata dia solusi yang sudah dijanjikan Pemkab Bogor untuk mengurai persoalan harus segera direalisasikan.
BACA JUGA: Solusi Persoalan Parung Panjang, Pemkab Bogor dan ATTB Sepakat 8 Poin, Berikut Isinya!
“Pertama pembangunan kantung parkir harus dituntaskan, tempat dan fasilitasnya harus layak, disosialisasikan dengan baik agar saudara-saudara kita, para sopir mau menepi kesana saat jam operasional diberlakukan,” ucapnya.
Lanjut Rudy Susmanto, kemudian pembangunan jalan baru untuk membagi beban lalu lintas di Jalan Parung Panjang-Bunar, harus direalisasikan.
Pembangunan jalan yang rencananya akan dikhususukan untuk lalu lintas angkutan material tambang itu membutuhkan keterlibatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar). Karena itu, Rudy meminta Pemkab Bogor merajut lagi komunikasi untuk merealisasikan pembangunan jalan tersebut.
“Harapan terbesar masyarakat yang dianggap bisa mengakomodir semua kepentingan adalah pembangunan jalan. Pembangunan ini juga sudah menjadi janji politik pemerintah provinsi, masyarakat menunggu realisasinya,” harapnya.
Jika penanganan hanya berkutat pada pengaturan jam operasional, Rudy menambahkan, yang dikhawatirkan terjadi adalah konflik sosial antara petugas dengan kelompok masyarakat sopir dan juga konflik antara kelompok sopir dengan kelompok masyarakat lainnnya. “Hal ini harus kita cegah,” pungkasnya.
BACA JUGA: TEGAS! Dinas ESDM Jabar Tak Akan Tutup Perusahaan Tambang di Parung Panjang
