JABAR EKSPRES – Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani mengatakan, saat ini masih banyak sindikat-sindikat mafia yang memperjual belikan para pekerja secara ilegal. Menurutnya, hal tersebut lantaran masih banyak oknum-oknum kekuasaan yang terlibat dan membekingi praktek ini.
“Karena memang tidak sedikit oknum-oknum yang memiliki atribut kekuasaan ikut terlibat, membekingi praktik ini,” ujar Benny saat ditemui di Pangalengan, Minggu 19 November 2023.
Benny menyebut, untuk mengantisipasi hal tersebut yang perlu dilakukan adalah adanya kesadaran ideologis dan kesadaran revolusioner.
“Sehingga untuk kita memiliki tanggung jawab bahwa tidak boleh di negara hukum ada sekelompok orang yang hanya karena dia punya uang seolah-olah dia bisa mengendalikan penempatan dengan cara-cara curang, dengan cara-cara jahat,” katanya.
Oleh karenanya, kata Benny, sudah seharusnya Kementerian dan Lembaga seperti di Pusat dan di Daerah serta kelompok masyarakat yang peduli terhadap buruh migran harus siap memerangi dan menghadapi oknum-oknum tersebut.
“Nah ini harus dihadapi, harus diperangi, tidak hanya oleh BP2MI tapi semua kementerian/lembaga, kemudian juga lembaga pusat dan daerah, serta kelompok masyarakat pegiat kemanusiaan yang selama ini peduli terhadap buruh migran,” ucapnya.
BACA JUGA: Puncak Peringatan HKN, RSUD Al Ihsan Luncurkan Kolalit Jaim
“Yang kita inginkan ini jadi kerja bersama bahwa sudah banyak jatuh korban, anak yang diperjualbelikan dan berpesta pora dari praktik TPPO ini kan sindikat, mafia yang mengambil keuntungan yang sangat besar. Kemudian mereka merasa praktik mereka tidak bisa tersentuh hukum,” lanjutnya.
Selain itu kata Benny, mencegah atau memenjarakan pelaku tidaklah cukup untuk mengantisipasi hal itu. Bahkan, jika berangkat secara ilegal, resikonya sudah pasti mereka tanggung sendiri seperti adanya kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayarkan karena memang tidak diikat perjanjian kerja, eksploitasi jam kerja, PHK sepihak. Sehingga, mestinya ada sosialisasi dan juga kesadaran masyarakat jika berangkat secara ilegal sangat berbahaya.
“Nah kalau ini diberlakukan bersama menjadi perang bersama melawan sindikat ilegal termasuk pemerintah desa harus bisa membentengi dari hulu,” terangnya.
