Sementara itu, Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Diah Nurwitasari meminta agar Kementerian ESDM dan PT PLN Persero memperhatikan jaringan listrik yang berada di wilayah-wilayah yang dekat dengan pembangkit listrik.
“Saya lihat di data rasio elektrifikasi di Jawa Barat sebanyak 99,98 persen. Artinya ada 0,02 persen rumah tangga yang belum menikmati listrik. Tapi pada kenyataanya masih ribuan yang mengajukan permintaan pemasangan listrik melalui aspirasi masyarakat,” kata Diah.
Ia meminta agar Kementerian ESDM memverifikasi ulang data yang mereka dapat, sebab pada kenyataan di lapangan jumlah permintaan jaringan listrik tersebut lebih banyak dari data Kementerian ESDM.
“Jika dihitung dengan jumlah penduduk Jawa Barat sebanyak kurang lebih 50 juta penduduk jumlahnya kecil. Apalagi ini dihitungnya rumah pasti angkanya lebih kecil lagi. Sementara yang kita catat dari lapangan jumlahnya ada ribuan. Ini yang harus diverifikasi, apakah karena menyalur dari tetangga masuk dalam hitungan sudah terpasang listrik itu harus dipastikan ulang,” kata Diah.
Diah menjelaskan, program BPBL ini sudah berjalan sejak 2022 berangkat dari keresahan banyaknya masyarakat yang masih belum menikmati listrik secara mandiri.
“Listrik sudah jadi kebutuhan utama. Data menyebutkan, jumlah pemilik handphone hampir sama dengan jumlah penduduk Indonesia. Bukan berarti bayi memiliki handphone, tapi banyak masyarakat yang punya handphone lebih dari 1. Dari perangkat komunikasi itu saja bisa dilihat betapa butuhnya masyarakat akan listrik,” tandasnya.
Dilokasi yang sama, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat (UID Jabar) Susiana Mutia mengatakan, pemerintah melalui PLN terus berupaya melakukan peningkatan rasio elektrifikasi di wilayah pedesaan dan wilayah pemukiman yang sulit dijangkau dengan keterbatasan sarana dan prasarana.
“22.000 ribu warga Jawa Barat yang belum memasang listrik, bukan karena tidak ada aliran listrik tapi karena memang mereka tidak mampu. Karena itu, akan terus berkolaborasi dengan ESDM untuk membantu pemerintah meningkatkan rasio elektrifikasi,” bebernya. (Wit)
