JABAR EKSPRES – Menghadapi pesta demokrasi, Polda Jawa Barat telah menyiapkan sejumlah konsep pengamanan, agar Pemilu 2024 dapat belangsung lancar dan damai.
Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, pihaknya saat ini telah melakukan pendataan berbagai aspek potensi gangguan pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.
“Terkait dengan potensi gangguannya, dari berbagi aspek itu menjadi pertimbangan,” kata Tompo saat diwawancarai usai pelaksanaan Deklarasi Pemilu Damai 2024 di Mako Brimob Jabar, Sumedang pada Selasa (31/10).
BACA JUGA: Dilanda Hujan Deras Disertai Angin Kencang, Pohon Tumbang Tutupi Ruas Jalan di Kabupaten Bandung
Dijelaskannya, sejumlah potensi gangguan yang bisa menghambat pelaksanaan Pemilu yakni, kondisi berita-berita hoaks yang tergolong cepat beredar di masyarakat.
Selain itu, kondisi gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) juga dinilai berpotensi jadi hambatan Pemilu 2024.
“Kondisi masyarakat yang mempunyai permasalahan sosial, itu juga bisa menjadi indikator permasalahan,” jelasnya.
Kendati demikian, Tompo menerangkan, melalui data-data yang telah diperoleh dan dianalisa, dijadikan indikator hingga pihaknya membuat sejumlah konsep pengamanan.
“Kita menyusun suatu program pengamanan untuk mempersiapkan kondisi yang akan dihadapi tersebut,” terangnya.
Tompo mengungkapkan, pihaknya memfokuskan bagaimana supaya pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan lancar, alias dari segi pengamanan pun dapat terkendali kondusifitasnya.
“Konsentrasi ke depan, adalah bagaimana menyelenggarakan setiap tahapan Pemilu tanpa ada permasalahan Kamtibmas,” ungkapnya.
Kondisi permasalahan Kamtibmas bisa timbul salah satunya dari kabar hoaks, yang dapat menimbulkan opini liar di tengah masyarakat.
Karenannya, Tompo menilai, perlu ada sinegritas untuk menyeimbangkan informasi kepada publik melalui media massa.
“Narasi-narasi yang sifatnya menyegarkan, tidak bersifat narasi-narasi negatif yang sifatnya bisa berubah menjadi provikasi,” imbuhnya.
Apabila muncul informasi yang tak mendasar hingga menimbulkan polemik di tengah masyarakat, maka media diharapkan bisa menjadi peran yang membantu untuk menetralisirkan kabar hoaks.
“Kita harapkan juga apabila ada informasi di masyarakat, media bisa menjadi regulator untuk bisa menyeimbangkan narasi-narasi yang muncul dari masyarakat,” tutur Tompo.
“Sehingga narasinya bisa berubah menjadi positif dan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat,” lanjutnya.
