Adapun temuan uji instrumen model pembangunan indeks toleransi umat beragama ini, ialah ada tiga variabel, yakni diskriminasi, tanpa kekerasan, dan inklusivitas.
“Variabel diskriminasi, indikatornya itu moderasi beragama, keadilan beragama dan keyakinan, serta relasi agama dan negara. Jika variabel tanpa kekerasan itu indikatornya, kebebasan beragama dan keyakinan tanpa kekerasan fisik, kebebasan beragama dan keyakinan tanpa kekerasan non fisik, sedangkan variabel inklusivitas indikatornya, kebebasan memilih dan dipimpin oleh orang yang berbeda agama, dan praktik keagamaan,” paparnya.
Ruliadi menegaskan, berdasarkan hasil uji instrumen metadata indeks toleransi umat beragama Jabar, dinyatakan ada tiga variabel dan tujuh indikator yang bisa digunakan sebagai alat ukur toleransi umat beragama di Jabar.
“Kami menyusun indikator itu berdasarkan naskah akademik lalu memformulasikan berdasar teori-teori, pendekatan definisi kerukunan, dan lain-lain. Jadi, secara akademisi bisa dipertanggungjawabkan, dan kami melakukan FGD bersama penggiat toleransi untuk menerima masukan apa saja. Setelah itu, kami uji instrumen ke kabupaten/kota. Memang samplingnya masih kecil angkanya, tapi saya kira penting indikator ini bisa digunakan dan diuji ke publik,” ucapnya.
Ruliadi pun menekankan jika dalam mewujudkan toleransi tak bisa mengandalkan pemerintah saja, namun melibatkan seluruh pihak.
“Mudah-mudahan ini bisa jadi regulasi yang dibangun Pemprov Jabar, karena regulasi pemerintah menjadi unsur yang dinilai bagaimana keberpihakan aturan itu dalam menciptakan toleransi. Maka, dibuat keputusan gubernur supaya bisa menjadi rujukan kota/kabupaten,” pungkasnya. (bbs)
