JabarEkspres.com, BOGOR – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan proses pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka lebih cepat untuk dimulai.
Namun, hingga saat ini fakta dilapang TPA yang diproyeksikan menjadi lokasi pengelolaan akhir sampah dari Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat belum beroperasi.
TPPAS Legok Nangka Nagreg sendiri rencananya akan dibangun Berkonsep Waste to Energy.
Menanggapi itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat menolak keras TPPAS Legok Nangka dijadikan konsep Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS).
Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat Wahyudin menyampaikan, saat ini kondisi pembangunan TPPAS Legok Nangka hanya tinggal menunggu Pluit dari PJ Gubernur Jawa Barat usai Ridwan Kamil tak lagi menjabat.
“Karena pasca RK ini baru selesai tender, yang di mana Legok nangka ini akan di proyeksikan sebagai PLTSA untuk penambahan listrik. Bagaimana sikap kami, sebelum Legok Nangka ini juga, ditahun sebelum kami tolak keras,” kata Wahyudin saat ditemui Jabar Ekspres, di Bogor, Senin (23/10).
Jika PLTSA itu terealisasi tentunya akan berdampak buruk terhadap lingkungan, mulai dari pencemaran kualitas udara maupun residu yang dihasilkan dari pembangkit sampah.
Hal tersebut tentunya, tidak menutup kemungkinan mengandung bahan beracun berbahaya B3.
“Cara menyikapi sampah dengan bakar-bakaran kami tidak mengamini. Apapun itu teknologinya,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat disarankan untuk meningkatkan anggaran untuk mengatasi darurat sampah di Jabar. Hal ini sebagai upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang selama ini di masyarakat.
“Masyarakat diberikan sosialisasi dan edukasi terkait pilah pilih sampah dari mulai rumah mana organisasi, mana kaleng botol dan plastik. Ini bisa diberikan kepada petugas pengangkut sampah atau pemulung lebih efektif. Ketimbang kita sampah-sampah terpilah ini masuk ke TPS kemudian ke TPA,” ungkapnya.
Sementara untuk sampah organiknya bisa dimanfaatkan timbunan biopori harusnya setiap rumah ada.
WALHI Jabar meminta harus ada ketegasan dari pemerintah dan pengawasan kuat untuk mensosialisasikan dan edukasi kepada masyarakat.
“Karena sosialisasi dan edukasi itu tak cukup satu hari dua hari, di sini peran pemerintah harus turun dan tegas,” pungkasnya.(SFR)
