Syafi’i menambahkan Pemaknaan Politik Identitas masih dianggap rancu dan mengundang perdebatan dimasyarakat karena belum ditemukan definisinya yang tepat. Politik Identitas sering dikonotasikan kepada penganut agama tertentu hanya karena yang bersangkutan menggunakan simbol agama dalam berpolitik.
Apabila Politik Identitas dianggap sesuatu yang negatif apalagi terlarang bagaimana dengan identitas politik. Pihaknya menilai setiap partai politik memiliki identitas masing – masing. Hal tersebut jangan sampai rancu antara politik identitas dengan identitas politik.
Sehingga ada definisi yang baku. Sebagai contoh pada pemilihan Gubernur telah dilakukan survey bahwa masyarakat Jawa Barat menginginkan sosok Pemimpin yang asli Sunda, hal tersebut menjadi salah satu contoh politik Identitas, hal tersebut menjadi sebuah kerancuan. Politik Identitas selalu dikonotasikan dengan agama tertentu sebut saja Islam.
Berbeda dengan politisasi agama yang dalam prakteknya sering memanipulasi pemahaman dan pengetahuan keagamaan/kepercayaan dengan menggunakan propaganda, Indoktrinasi, kampanye, sosialisasi, dalam wilayah publik untuk melemahkan lawan politik hang dihadapi, akibaynya agama bisa menjadi faktor pemicu konflik dan bisa kehilangan muru’ah serta kemuliaannya. Apabila politik identitas dipahami sebagai politisasi identitas sebagaimana politisasi agama, maka bisa diterima karena sama – sama bisa memicu konflik.
Ketua MUI Jabar menambahkan, Dalam pandangan MUI, dalam kehidupan berbangsa dan beragama akan berjalan baik apabila agama dijadikan sumber inspirasi dan kaedah penuntun sehingga tidak terjadi benturan antara kerangka berpikir keagamaan dan kerangka berpikir kebangsaan.
Bertemunya antara paham keagamaan dan paham kebangsaan dalam sejarah pembentukan NKRI telah terbukti menemukan kalimatun sawa (titik temu) yang indah, yaitu disepakati Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara oleh semua komponen bangsa.
Pada Forum Grup Disscusion (FGD) yang diikuti sekitar 100 orang mahasiswa UIN Gunung Djati, selain menghadirkan Ketua MUI Jawa Barat dan Marcellius KH Siahaan juga menghadirkan Ummi Wahyuni (Ketua Komisionar KPU Jawa Barat). (bbs)