JABAR EKSPRES, BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor hingga kini belum menentukan sikap terkait kapan dilakukan penertiban para kaki lima (PKL) di kawasan puncak.

Pemkab Bogor menunda kembali rencana relokasi pada PKL usai mengadakan rapat bersama Pimpinan Daerah (Muspida) beberapa waktu lalu di Cibinong.

Padahal, penertiban ratusan PKL itu sudah direncanakan akan digelar pada tanggal 9 Oktober sampai 12 Oktober.

Dari hasil rapat tersebut, penertiban perlu dilakukan evaluasi ulang, dengan dalih untuk keamanan pemerintah kabupaten Bogor dan menghindari adanya kepentingan politik didalamnya.

BACA JUGA : MP II Reses DPRD Kota Cirebon, Hendi Catat Keluhan Warga Soal Sistem Zonasi

Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan, relokasi PKL puncak itu perlu dilakukan mengingat, tempat relokasi sudah disediakan oleh pemerintah kabupaten Bogor.

“Saya ikut rapat, dibuat rest area itu adalah untuk merelokasi yang dari taman Safari sampai ke warpat. Itu komitmen awal harus dipegang,” kata Iwan Setiawan usai melantik kepala desa antar waktu di Kecamatan Ciawi, Senin (16/11).

Iwan mengaku, Pemkab Bogor memiliki beban moral dari pemerintah pusat untuk para PKL agar segera mengisi rest area gunung mas.

“Kalo Kabupaten Bogor punya beban moral harus segera di isi arahan dari pemerintah pusat, anggaran bangun rest area gunung mas itu bukan murni APBD itu mulai cipta karya dan PUPR dengan nilai ratusan juta,” paparnya.

Relokasi PKL itu salah satu upaya Pemerintahan Kabupaten Bogor untuk menata kawasan Puncak.

Politisi Partai Gerindra itu menyebut, 70 pedagang sudah mengambil kunci ruko rest area gunung mas.

Terkait dugaan adanya unsur politik dalam relokasi pada pedagang Puncak, kata Iwan Setiawan jika berbicara politik tidak akan selesai.