“Kami akan lebih transparan, akan mengumumkan gedung mana saja yang boleh dan yang tidak boleh (digunakan berpolitik). Jadi, dengan kejadian ini kami akan mengundang Bawaslu, KPU, untuk berdiskusi tentang hal ini. Termasuk seluruh gedung tidak hanya di bawah provinsi, tapi semua juga akan kami evaluasi dan kami sampaikan kepada publik mana yang boleh, mana yang tidak boleh,” pungkasnya.
Untuk diketahui, salah satu Capres, yakni Anies Baswedan, gagal menggelar diskusi bersama komunitas Change Indonesia di dalam Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Kota Bandung, Minggu, 8 Oktober 2023 kemarin. Sebab pihak pengelola membatalkan izin gedung yang akan digunakan Anies Baswedan. (San)