JABAR EKSPRES – Menjelang akhir tahun 2023, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung mendorong 3 program pembangunan prioritas, yakni peningkatan kualitas jalan, pembangunan irigasi pertanian, dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Menurut Bupati Bandung, Dadang Supriatna, ketiga program tersebut merupakan hal paling krusial dan mendesak agar masyarakat dapat merasakan manfaat dan fasilitas yang lebih baik.
Oleh karena itu, Bupati Bandung telah memberikan instruksi kepada Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten Daerah (Asda), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bandung untuk mengupayakan ketiga program tersebut dapat selesai dalam waktu 3 bulan.
“Kalau saya bertemu masyarakat, urusan jalan dan jembatan ini selalu ditanyakan. Selain itu, irigasi pertanian dan persoalan SPAM ini yang sangat dibutuhkan masyarakat. Saya minta ini diselesaikan sebelum akhir tahun ini,” ucap Dadang Supriatna (11/9), dilansir dari Pemkab Bandung.
BACA JUGA: Pemkab Bandung Optimis! Kereta Gantung bisa Urai Kemacetan Sekaligus Pariwisata
Guna peningkatan kualitas jalan, pembangunan irigasi pertanian, dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemkab Bandung telah menyiapkan dana sebesar Rp673 miliar. Ditargetkan masyarakat dapat merasakan semua itu secepatnya di akhir tahun ini.
Semua tender nantinya harus mengajukan diri melalui e-katalog. Hal ini dilakukan agar kemungkinan gagal lelang semakin turun. Selain itu, semua proyek yang ditawarkan di sana akan lebih terjamin pekerjaannya dan selesai tepat pada waktu yang telah ditetapkan.
“Kalau sekarang jalan sudah mulai e-katalog ini terobosan luar biasa. Kalau sudah masuk etalase e-katalog tidak akan sulit. Tidak akan ada lagi gagal tender. Beda sama tender biasa. Kalau e-katalog kan kita tenang karena semua transparan,” terangnya.
Bupati Bandung itu berpendapat, ketiga program tersebut merupakan hal yang mendesak dan akan memberikan multi effect. Pasalnya, jika jalanan mulus, maka perekonomian akan naik akibat arus kendaraan yang melintas sangat banyak dan mengurangi waktu tempuh pengiriman.
BACA JUGA: Bung Madin: Kabupaten Bandung Dalam Zona Kegelapan
Selain itu, Dadang Supriatna juga meminta kepada Dinas PUPR Kabupaten Bandung untuk mengevaluasi kinerja secara berkala. Hal ini dilakukan agar serapan anggaran lebih efektif dan sesuai dengan skala prioritas.
