JABAR EKSPRES- Pengamat politik dari Universitas Andalas, Najmuddin Rasul, mengatakan bahwa pemanggilan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto..
Oleh Kejaksaan Agung dan isu mengenai kemungkinan melengserkan Airlangga dari posisi ketua umum melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) menunjukkan bahwa Golkar kembali diuji dalam kedewasaannya dalam berpolitik.
Menurut Najmuddin, Partai Golkar sudah sering menghadapi ujian semacam ini, terutama ketika mendekati tahun-tahun politik.
BACA JUGA : Kemenag DIY Menerapkan Sistem 5 Hari Belajar di Madrasah
“Kedewasaan politik para elite Partai Golkar kembali diuji. Hal ini terlihat dari gejolak politik yang muncul di internal Golkar. Beberapa kader Partai Golkar menginginkan dilaksanakannya Munaslub untuk menggantikan Airlangga sebagai Ketua Umum, sementara ada juga yang tetap mendukung Airlangga,” ujar Najmuddin pada Jumat (28/7/2023).
Najmuddin menyinggung bahwa gejolak politik internal seperti ini juga terjadi sebelum Pemilu 2014, saat Partai Golkar dipimpin oleh dan mencalonkan Aburizal Bakrie sebagai calon presiden.
Namun, menjelang Pemilu, elektabilitas Aburizal tidak kunjung meningkat, sehingga muncul aspirasi dari kader untuk mengevaluasi pencalonan Aburizal sebagai calon presiden.
Situasi yang serupa, menurut Najmuddin, juga terjadi di Golkar saat ini. Elektabilitas Airlangga yang diusung sebagai calon presiden oleh Golkar rendah, namun partai tersebut belum mengambil keputusan apakah akan terus mendukung Airlangga atau bergabung dengan koalisi lain.
“Menghadapi persoalan seperti ini mungkin sudah menjadi hal biasa bagi Golkar. Tetapi Airlangga juga perlu segera mengambil sikap dan melakukan introspeksi diri,” tambah Najmuddin.
BACA JUGA : Puan Maharani Mendorong Transparansi dalam Kasus Polisi Tembak Polisi
Najmuddin juga menilai bahwa gejolak yang sering terjadi di internal Golkar merupakan hal positif dalam pembelajaran demokrasi.
Menurutnya, Golkar adalah partai kader di mana anggotanya sangat terbuka dalam menyampaikan pandangan dan sikap politik.
Berbeda dengan kebanyakan partai lain di Indonesia yang dikendalikan oleh sosok sentral dengan kekuasaan mutlak atas kebijakan partai.