JABAR EKSPRES – Calon presiden potensial, Anies Baswedan, mengeluarkan kritik pedas terhadap pemerintah terkait kurangnya perhatian terhadap pembangunan perkotaan.
Dalam sebuah acara Rakernas XVI Apeksi di Makassar pada Kamis (13/7), Anies menyatakan bahwa pemerintah telah membentuk kementerian yang fokus pada pembangunan desa, namun tidak ada lembaga serupa yang mengurus perkotaan.
“Di pemerintah pusat sampai dengan hari ini belum ada yang mengurusi perkotaan. Pedesaan sudah, perkotaan tidak. Bahkan, kementerian mengurusi perkotaan tidak ada,” ungkap Anies.
Baca Juga: Hari Pajak Nasional, Kontribusi Masyarakat dalam Pembangunan Negara
Anies berpendapat bahwa ketiadaan lembaga khusus untuk perkotaan berdampak pada ketimpangan pembangunan di berbagai kota. Ia menyoroti bahwa beberapa kota telah mengalami pembangunan yang baik, namun ada juga yang masih jauh dari memadai.
Menurut Anies, seharusnya ada instansi yang khusus bertanggung jawab untuk menetapkan standar pembangunan perkotaan, mulai dari pengelolaan sampah hingga penyediaan kebutuhan air bagi penduduk.
“Ide pembangunan perkotaan seharusnya dianggap sebagai sebuah klaster khusus yang memiliki badan atau kementerian yang program-programnya terkoordinasi dengan baik. Namun, hal tersebut belum terjadi, sementara kementerian-kementerian terkait pembangunan perkotaan belum ada,” ujarnya.
Anies juga menyoroti pentingnya adanya perwakilan pemerintah kota di tingkat pusat. Ia mengusulkan agar badan yang diusulkan tersebut berperan sebagai advokat kepentingan pemerintah kota kepada pemerintah pusat.
Baca Juga: Mario Teguh Diduga Menipu Rp5 Miliar, Korban Melapor Ke Polisi
“Sudah saatnya, menurut kami, perlu ada badan yang secara khusus mengurusi perkotaan. Badan ini akan menjadi suara pemerintah kota di tingkat nasional,” tambahnya.
Anies Baswedan dengan tegas mengungkapkan kebutuhan akan badan atau lembaga yang fokus pada perkotaan, demi menyeimbangkan perhatian pembangunan antara pedesaan dan perkotaan. Dengan adanya lembaga tersebut, diharapkan pembangunan perkotaan dapat lebih terarah dan mewakili kepentingan pemerintah kota di level nasional.
