JABAREKSPRES.COM, BANDUNG – Partai Demokrat Jawa Barat turut meramaikan pesta demokrasi pemilihan legislatif (pileg) 2024. Mereka juga telah datang ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat untuk mendaftarkan bakal calonnya (bacalon), Sabtu (13/5).
Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Anton Sukartono Suratto juga turut memimpin langsung pendaftaran itu. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menampik terkait dugaan adanya mahar politik yang tinggi di internal partai. “Tidak ada mahar. Semua bacalon menulis sendiri untuk nominal uang saksi,” terangnya.
Anton menguraikan, uang yang dimaksud nantinya juga bakal kembali ke bakalcalon sendiri karena untuk operasional saksi dalam proses pileg 2024. “Jadi dibawa sendiri tidak untuk partai apalagi untuk ketua,” jelasnya.
BACA JUGA : Indonesia dan Rusia Menjalin Kerja Sama Dalam Meningkatkan Bidang Hukum
Dalam kesempatan itu juga, Anton juga menegaskan bahwa Demokrat Jawa Barat tetap percaya diri meski banyak ditinggal hengkang sejumlah kadernya. “yang hengkang itu kurang dari 30 saja, tapi yang masuk dari partai lain banyak. Lebih dari 200,” klaimnya.
Dalam pendaftaran bacaleg ini, Demokrat Jawa Barat juga memaksimalkan kuota yang ada. Yakni membawa 120 nama kader untuk didaftarkan. Targetnya adalah mampu menguasai 15 kursi DPRD Jawa Barat.
Latar belakang kader yang mengisi kuota bacaleg itu juga beragam. Mulai dari kalangan aktivis, pengusaha, hingga kaum millenial. “Sebanyak 30 persen keterwakilan perempuan juga telah terpenuhi,” imbuhnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, internal Partai Demokrat Jawa Barat bergejolak jelang pendaftaran bacalon DPRD. Wakil Ketua DPD Jawa Barat Didin Supriadin mengundurkan diri. Dugaannya karena ditarik mahar politik untuk penetapan nomor urut.
BACA JUGA : Daftarkan Bacaleg Naik Bandros Dilarang ? Begini Kata Bawaslu Jabar
Awal Mei lalu, Didin dihubungi bendahara partai. Ia diminta untuk memberi kontribusi dana saksi Rp 500 juta. Itu untuk bisa ditempatkan nomor 1 Dapil Jabar 15.
Selain itu, ia juga dihubungi sekretaris partai untuk segera membayar. Jika tidak, akan ditukar dengan kandidiat lain yang sudah bersedia membayar lebih.
Didin pun merasa tersinggung, dan memutuskan untuk mundur dari partai tersebut.
