BANDUNG – Peneliti Senior Forum untuk Transparasi Anggara (Fitra) Jawa Barat, Nandang Suherman menilai, program Smart City di Kota Bandung sangat rentan dengan korupsi.
Sebelumnya, KPK melakukan OTT kepada Wali Kota Bandung Yana Mulyana dugaan suap proyek pengadaan CCTV dan jasa internet program Bandung Smart City, hingga saat ini kasus tersebut masih dalam proses pengembangan yang berpotensi untuk tersangka baru.
Menurut Nandang, terjadinya kerentanan korupsi karena harga-harga pengadaan barang di bidang IT relatif minim diketahui banyak barang.
“Karena harga-harga barang relatif orang tidak tahu, pengembang lokal yang bergerak di IT juga sangat jarang,” kata Nandang, saat dihubungi Jabar Ekspres, Kamis 4 Mei 2023.
Sekalipun sudah ada sistem yang mengatur dengan e-katalog atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tetapi masih saja bisa terjadi korupsi.
“Sekalipun masuk E-katalog atau LPSE itu bisa diatur, karena yang menjalankannya manusia. Sehebat teknologi, secanggih teknologi ‘kan yang menjalankannya manusia,” ujarnya.
Melalui LPSE sendiri bisa mengetahui bagaimana suatu proyek pemerintahan berjalan mulai dari pemenang tender hingga indikasi kenapa perusaah bisa menang terus, bisa dilacak melalui LPSE.
Mengenai kasus Bandung Smart City yang membuat Wali Kota non aktif Yana Mulyana terjerat, menurut Nandang, KPK sendiri sudah cukup lama memerhatikannya.
“OTT ini kan shocktrapy buat daerah yang lain pasti akan mikir yang tadinya KPK didorong untuk pencegahan,” jelasnya.
Selain itu, dengan ditangkapnya Yana Mulyana, Nandang menjelaskan, eksistensi KPK yang saat ini sudah melorot, dengan berbagai konflik yang terjadi dari perubahan undang-undang dan internal KPK.
“OTT ini kan meningkatkan citra juga buat KPK, setelah adanya konflik di internal mulai perubahan undang-undang serta konflik di internal, cuman KPK belum berani menyasar ke yang lain,” jelasnya. (mal)
