Dalam kesempatan itu, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak Jawa Barat I Erna Sulistyowati mengimbau kepada wajib untuk segera melakukan validasi NIK-NPWP. Menurut Erna, validasi tidak hanya memadankan data NIK dengan NPWP. “Tetapi yang utama NIK-nya benar dulu. Kalau NIK-nya sudah benar, insyaAllah basis data kita jadi benar. Selama ini kan ada banyak wajib pajak yang sudah lama daftar NPWP, masih menggunakan NIK lama, karena KTP-nya masih manual waktu itu, atau ada yang alamatnya belum pas, nomor telpon mungkin sudah berganti, emailnya berubah, ini sedang kita rapikan,” jelasnya.
Erna menjelaskan bahwa program validasi NIK menjadi NPWP ini adalah amanat Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan sudah bisa dilakukan sejak 14 Juli 2022. Meski Integrasi NIK menjadi NPWP ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2024 mendatang, tapi dia berharap, wajib pajak sudah mulai merapikan data-data yang berkaitan dengan validasi tersebut.
“Harapannya hingga 31 Maret 2023, (validasi NIK-NPWP) itu bisa kita selesaikan, dan tidak bisa bekerja sendirian, karena validasi itu harus dilakukan secara mandiri (oleh wajib pajak). Kami akan bantu wajib pajak untuk melakukan validasi tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala KPP Pratama Majalaya Akhmad Tizani mengungkapkan, untuk membantu masyarakat dalam mevalidasi NIK menjadi NPWP, pihaknya meluncurkan program Calik: Chat Adminitrasi Validasi NIK. “Calik ini sebagai sarana kita melakukan pengecekan awal. Jadi wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Majalaya bisa mengecek apakah NPWP-nya sudah valid dengan NIK yang dipunyai. Karena di kita juga secara nasional kita sudah menyandingkan,” jelasnya.
”Wajib pajak bisa meng-add nomor 082126377674 untuk melakukan validasi atau mengecek NIK-NPWP-nya sudah valid atau belum,” pungkas Akhmad. (*)
