Terbaru, pada 2022 perseroan merilis Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I (Green Bond) dengan total nilai mencapai Rp15 triliun dan dilakukan bertahap selama 3 tahun. Perseroan pun meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Kantor Pusat BRI, Jakarta Pusat pada akhir tahun lalu sebagai upaya mendukung pemerintah dalam mencapai target net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.
“Tentang ESG, BRI tetap berkomitmen untuk mengimplementasikan Environmental, Social and Governance (ESG) sebagai bentuk value beyond profit. Insyaallah di BRI tidak kendor untuk tetap ber-spirit, bersemangat mengimplementasikan ESG. Sustainability journey kita mulai 2013 dulu, dan sampai 2022 sudah meng-establish-kan ESG Roadmap,” ujarnya.
Dalam acara tersebut, Menteri BUMN RI Erick Thohir pun memberikan sambutannya. Erick merasa lega karena saat ini inklusi keuangan mengarah pada pelaku UMKM yang memang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Sekitar 99% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 62,55% dan 97,22% terhadap total penyerapan tenaga kerja Indonesia.
“Bicara mengenai inklusi keuangan maka kita harus lebih memastikan program-program inklusif yang mendorong UMKM naik kelas, dapat berjalan berkelanjutan. Karena melalui UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian rakyat juga lah dapat kita atasi persoalan yang dihadapi, hingga meraih Indonesia merdeka dan berdaulat,” ujarnya.
Erick pun menegaskan BRI akan memperkuat inklusi keuangan pada UMKM melalui Holding Ultra Mikro (UMi) bersama PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Di mana BRI berhasil mengintegrasikan 34 juta nasabah dari target 50 juta nasabah melalui holding yang aktif sejak September 2021 tersebut.
Tingkatkan Kualitas UMKM
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani yang hadir langsung pada acara ini mengatakan terkait inklusi keuangan sudah seharusnya BRI menjadi motor penggerak dan berada di garis terdepan. Yaitu dengan secara konsisten melakukan pengembangan dan pembaruan teknologi digital yang kuat.
Hal tersebut diharapkan dapat mendorong pula kualitas dari UMKM yang memang perlu terus ditingkatkan. Dia merinci bahwa lebih dari 45 juta UMKM belum memadai pembiayaanya, di mana sekitar 18 juta di antaranya belum sama sekali mendapat pembiayaan.
