JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) mengakui saat ini masih ada sekitar 12,71 juta backlog rumah yang harus disediakan pemerintah pusat untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR Fitrah Nur mengatakan, Kementerian PUPR sendiri menargetkan penyediaan Backlog rumah untuk MBR akan tuntas ada 2045.
Akan tetapi pada kenyataannya setiap tahunnya kebutuhan Baclog rumah semakin bertambah sekitar 600.000-800.000. Ha ini menjadi kendala Kementerian PUPR.
‘’Kami kesulitan untuk mengurangi backlog tersebut,’’ ujar Fitrah kepada wartawan ketika ditemui di hotel Pulman, Jakarta, Selasa, (24/1).
Menurutnya, sejauh ini untuk menyediakan Backlog rumah Kementerian PUPR berjalan sendiri dan tidak didorong oleh pemerintah daerah.
Seharusnya, kata Fitrah, Pemda turut berkontribusi dalam menyediakan anggaran untuk memberikan subsidi rumah bagi MBR.
‘’Banyak pemda yang menganggap bahwa perumahan rakyat bukan masalah mereka, dan ini adalah masalah yang dihadapi dalam pemenuhan backlog rumah’’ kata dia.
Untuk itu, dalam mengatasi masalah ini, Kementerian PUPR sedang mencari terobosan untuk mengajak Pemda agar turut berartisiasi untuk ikut memberikan anggaran untuk embiayaan rumah
Fitrah menilai, jika melihat jumah masyarakat berpenghasilan rendah, saat ini masih banyak yang berkeinginan memiliki rumah.
Kendati begitu, berbagai kendala terkadang menjadi kesulitan tersnidiri untuk memenuhi kebutuhan perumahan untuk MBR itu.
Untuk diketahui, ada 2023 ini Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran sebesar R 3,38 Triliun untuk diberikan kepada pembiayaan rumah sebanyak 230.000 unit rumah.
Kemenetrian PUPR juga menyediakan dana untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp25,18 triliun yang dieruntukan fasilitas KPR FLPP 220.000 unit rumah.
Selain itu pemerintah juga memberikan bantuan subsidi uang muka (SBUM) yang anggaran sebesar Rp0,89 triliun untuk memfasilitasi KPR SBUM sebanyak 220.000 unit.
Sedangkan untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pemerintah mengalokasikan Rp0,85 triliun untuk memberikan fasilitasi KPR Tapera sebanyak 10.000 unit rumah.
Pemerinta juga memberikan bantuan subsidi selisih bunga (SBB) yang dianggarkan sebesar Rp3,64 triliun untuk memfasilitasi sebanyak 754.004 unit rumah.
Untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Kemernterian PUPR juga mengembangkan skema rumah sewa dengan konsep rumah susun.
