BOGOR – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Bogor mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk mendongkrak okupansi hotel dalam setiap perencanaan pembangunan di wilayah Kota Bogor.
Ketua PHRI Kota Bogor Yuno Abeta Lahay melirik adanya sejumlah peluang pada setiap pembangunan disejumlah sektor, namun kenyataannya belum terlalu berdampak terhadap okupansi hotel.
Wacana pemerintah dalam membangun sejumlah proyek strategis, kata dia, sebaiknya dapat disinergikan dengan para pelaku usaha, khususnya untuk menggenjot pertumbuhan okupansi hotel dan restoran.
“Harapan saya tentang investasi infrastruktur seperti rencana didatangkannya trem dan lain sebagainya itu bisa jadi destinasi. Tapi bertransaksi dan ditangkap sama BUMD-BUMD yang lainnya,” pintanya.
Menurutnya, sejatinya para pelaku usaha sering kali terkena imbas positif maupun sebaliknya dari fenomena pembangunan di setiap wilayah.
Dia mencontohkan, adanya pembangunan dan penataan pada sejumlah pelayanan transportasi publik yang dimiliki Pemkot Bogor. Saat digaungkan, jelas terlihat antusias masyarakat khususnya warga Kota Bogor.
“Misal, Bis Uncal ngantrinya luar biasa dan itu belum seberapa lagi karena termasuk bis wisata. Contoh lain Biskita, karena sejauh ini gratis, ngantrinya kebangetan, penumpang dari sana-sini,” ungkapnya kepada Jabarekspres.com, Senin 2 Januari 2023.
“Saya pernah naik Biskita terus nanya ke penumpang lain, mau kemana pak? Mau ke Merdeka, ngapain? Engga saya nyobain aja, kata yang bersangkutan. Nah itu fenomena setengah tahun lebih terjadi,” lanjutnya.
Meski demikian, dia mengaku fenomena itu, tak begitu berpengaruh terhadap geliat pertumbuhan ekonomi pada PHRI Kota Bogor. Sebab menurutnya, masyarakat hanya melakukan aktivitas hiburan semata dan tak ada transaksi yang diharapkan pihaknya.
“Balik lagi saya sering bilang sama temen-temen, keramaian tanpa transaksi, buat kita nothing, gak menarik. Saya pengen keramaian ada transaksi, sehingga mata rantainya kejadian,” serunya.
Dirinya membeberkan, selama ini geliat bisnis hotel dan restoran sangat dipengaruhi oleh transaksi meeting kementerian dan lembaga.
Sebab tingkat keterisian hotel dari sisi transaksi meeting, kementerian dan lembaga itu masih menduduki angka 64 hingga 67 persen dari total jumlah keterisian kamar yang ada.
