Ground Breaking Jalur Tambang Bogor Ditunda, Ini Penyebabnya

BOGORGround Breaking jalur tambang yang direncanakan akan dilaksanakan pada Selasa,27 Desember 2022 kemarin terpaksa ditunda sementara akibat perizinan yang belum selesai.

Pembangunan jalur tambang jalan yang diwacanakan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diperkirakan akan dilanjutkan pada Januari 2023 mendatang.

Hal itu disampaikan oleh PLT Bupati Bogor Iwan Setiawan, dirinya mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Gubernur Jawa Barat mengenai proses perizinan yang belum selesai pada pembangunan jalur tambang tersebut.

“Kemarin kami koordinasi dengan pak Gubernur, pada prinsipnya, proses izinnya bertahap. ada yang di kabupaten ada juga yang di provinsi, “kata PLT Bupati Bogor Iwan Setiawan kepada media, Rabu (28/12/2022).

Kendati demikian, politisi partai Gerindra itu belum bisa melakukan apa-apa karena harus mengikuti aturan yang berlaku.

“kemarin tanggal 27 mau ground breaking, tapi karena izinnya belum selesai maka kami tidak berani, padahal itu untuk kepentingan kita, tapi kami ingin taat asas aturan dimulai dari kita dulu, izin itu mungkin Januari sudah selesai. Januari lah sudah ground breaking, walaupun sekarang pembebasan lahan sudah, “tungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, pembangunan jalur tol khusus truk tambang di wilayah Parung Panjang hingga Rumpin, Kabupaten Bogor akan segera dimulai.

“Kalau tidak ada halangan, tanggal 26 atau 27 (Desember), kita groundbreaking (peletakan batu pertama), “ucapnya.

Ditempat yang berbeda, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Suryanto Putra mengatakan, pembangunan jalan tol ini dikerjakan oleh kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pihak swasta.

“Nanti akan terhubung dengan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) III dan memiliki banyak pintu masuk yang dekat dengan lokasi penambangan, “jelasnya.

Ada sebanyak lima titik  pintu masuk mendekati lokasi tambang, sehingga mengurangi potensi truk-truk pengangkut tambang itu melintas di jalan umum.

Lebih lanjut, Suryanto Putra meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mengkaji potensi timbulnya masalah sosial. Seperti pemilik-pemilik warung yang akan kehilangan pedaringan, hingga para ‘pak ogah’ juga kehilangan pendapatan.

“Masyarakat juga perlu dipikirkan, dimana banyak masyarakat disana yang memiliki warung-warung, tetapi juga ini dampaknya luar biasa baiknya. Mulai Masalah kemacetan, risiko kecelakaan dan polusi debu dari truk pengangkut tambang akan berkurang dengan adanya tol tersebut,” pungkasnya. (sfr)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan