Padahal jenjang pendidikan, menurutnya, domainnya memang di Pemprov Jabar. Apalagi sejak kewenangan SMA/SMK ditarik ke provinsi, Dede melihat bupati atau pun wali kota seolah sudah lepas tangan dan hanya fokus memperhatikan pendidikan tingkat SD dan SMP.
“Ya kalau SMA/SMK dikembalikan lagi ke kabupaten/kota, pasti akan membebani anggaran daerah. Hanya saja ketika diambil alih provinsi, sayangnya kepala daerah seolah tidak mau tahu kalau ada SMA/SMK kurang layak, padahal itu wilayahnya,” tandasnya. (mg1)
