Pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Presiden AS Joe Biden tersebut juga mendorong adanya komitmen tegas dari Indonesia untuk terus mendukung Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), yang mana hal tersebut merupakan inisiatif yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sampai saat ini sudah diikuti oleh sebanyak 14 negara, termasuk di antaranya Indonesia.
Pencapaian Kerja Sama Konret
Presiden Jokowi menyatakan bahwa bagi Indonesia sendiri, hal yang terpenting adalah pencapaian kerja sama yang konkret selalu menjadi acuan utama.
Bahkan terkait berbagai kerja sama tersebut, akan segera ditindaklanjuti, termasuk mengenai IPEF, Jokowi mengaku akan menugaskan secara langsung Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto untuk melakukan tindak lanjut atas kerja sama tersebut.
Sementara itu, pertemuan bilateral juga dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdogan. Pada pertemuan tersebut, Jokowi terus mendorong adanya upaya perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) yang terjadi antara Indonesia dengan Turkiye.
Dalam siaran persnya, Presiden RI ketujuh tersebut bahkan menegaskan bahwa dirinya langsung memberikan instruksi kepada para perunding agar hambatan yang ada bisa segera dicarikan solusi untuk menguntungkan kedua belah pihak sehingga perjanjian tersebut segera bisa terealisasi.
Namun sebelum pertemuan itu, sebenarnya antara Jokowi dengan Erdogan sendiri sudah melakukan penandatanganan sejumlah perjanjian lainnya secara bilateral yang mencakup bidang pertahanan, kehutanan, lingkungan hidup, riset, teknologi dan inovasi hingga kerja sama pembangunan.
Sepakati Kerja Sama Bidang Transisi Energi
Beralih ke kesepakatan lain yang berhasil dikantongi oleh Indonesia dalam serangkaian KTT G20, yakni Pemerintah RI telah menyepakati kerja sama dalam bidang transisi energi dengan pemerintah Korea Selatan. Perjanjian tersebut telah disepakati dalam penandatanganan Joint Statement on The Green Initiative.
Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, sementara pemerintah Korea Selatan diwakili oleh Menteri Lingkungan Republik Korea Han Wha Jin. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari memorandum of understanding (MoU) Pembangunan Infrastruktur Hijau yang sebelumnya telah diteken kedua negara pada 15 Maret 2022.
