KABUPATEN BOGOR – Untuk mengoptimalkan pengawasan pengelolaan keuangan desa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat (Jabar) mengadakan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2022 di Lingkungan Kabupaten Bogor, Rabu (16/11).
Kepala Bagian Umum BPKP Provinsi Jawa Barat, Jun Suwarno mengatakan, pengelolaan dana desa harus dapat menggambarkan akuntabilitas kinerja, akuntabilitas pembangunan dan pemanfaatan aset desa.
Ketiga hal itu menjadi sangat penting di dalam pengelolaan keuangan desa. Harapannya semua dana harus keluar tanpa adanya outcome atau hasil yang jelas bagi kesejahteraan masyarakat di desa.
“Oleh karena itu spending atau belanja-belanja yang bersumber dari keuangan desa harus mampu memberikan akses pekerjaan sehingga akses pendapatan bagi warga desa pun akan terwujud,” kata Jun Suwarno.
Disamping itu program dan kegiatan belanja-belanja desa, kata dia, harus mampu dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan aksesibilitas kesehatan maupun aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat yang ada di desa sesuai kewenangan pemerintah desa.
Jun Suwarno menambahkan, program-program dan kegiatan di desa harus diarahkan mencapai Sumber Daya Desa (SDD) secara nyata dan bukan hanya sekedar untuk mencapai angka-angka belaka.
“Untuk itu perlu adanya kolaborasi dalam proses keuangan dan pembangunan yang ada di desa secara efektif dengan menyatukan arah dan sasaran atau tujuan. Bukan sekedar koordinasi yang tentu banyak mengandalkan pada tujuan masing-masing instansi yang terlibat didalamnya, tanpa memperhatikan hasil outcome yang akan dicapai pada proses pembangunan desa,” terangnya.
Sementara itu, Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan, dirinya sangat mendukung kegiatan workshop yang dilakukan oleh BPKP Jawa Barat yang dapat mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Bogor, serta dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bogor.
“Kegiatan ini sangat bagus untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman para kades. Akselerasi percepatan pembangunan, kita dukung dengan kegiatan sekolah pemerintahan desa bekerjasama dengan IPB University dan dioptimalkan dengan bantuan keuangan Satu Milyar Satu Desa (Samisade)” pungkasnnya. (sfr/drx)
