JabarEkspres, BANDUNG – Rapat evaluasi Bankeu kepada Desa yang dibuka secara resmi pada Selasa (08/11) kemarin sore.
Setelah itu, berlanjut pagi ini dengan agenda utama pembahasannya. Diantaranya: penyaluran, efektivitas sapawarga, hingga pertanggungjawaban atas penggunaan bankeu.
Tampil sebagai narasumber pertama, Gumilar, salah seorang jafung pada Diskominfo Prov. Jabar mengatakan, jumlah RW yang aktif menggunakan platform sapawarga mencapai 38.129 RW hingga tahun 2022.
“Kami usul kedepan bantuan sapawarga hanya diberikan kepada RW atau user aktif”, ujarnya.
Dijelaskannya bahwa berdasarkan data RW yang terakuisisi atau pernah login pada aplikasi sapawarga per 28 Oktober 2022 sebanyak 39.530 user atau 67,51%.
Di lain pihak, auditor dari Inspektorat Prov. Jabar, Jumartono menegaskan banyaknya resiko yang dihadapi dalam penyaluran dan penggunaan bantuan keuangan.
Menurutnya diperlukan kemampuan manajerial dalam mengantisipasi timbulnya berbagai resiko dalam penggunaan bantuan keuangan.
“Audit saat ini tidak lagi pada aspek ketaatan, tetap pengawasannya difokuskan pada efesiensi dan efektivitas bantuan keuangan”, tuturnya.
Sementara itu, Kabid Pengembangan Potensi Desa, Bayu Rakhmana mengharapkan juknis bankeu tahun depan dapat diselesaikan pada Desember mendatang.
“Dengan tersusunnya juknis lebih awal, maka bankeu tahun depan juga akan lebih cepat tersalurkan di awal tahun”, ujar Bayu Rakhmana.
Ia juga sempat menuturkan permasalahan yang selalu berulang dalam pencairan bankeu kepada desa, seperti nama desa, nomor rekening.
Selain itu, ketidaksesuaian dokumen maupun alokasi anggaran peruntukkan, laporan pertanggungjawaban, serta keterlambatan pencairan dari desa.***
