67,51 Persen RW di Jabar Aktif Menggunakan Sapawarga

Menurutnya diperlukan kemampuan manajerial dalam mengantisipasi timbulnya berbagai resiko dalam penggunaan bantuan keuangan.

“Audit saat ini tidak lagi pada aspek ketaatan, tetap pengawasannya difokuskan pada efesiensi dan efektivitas bantuan keuangan”, tuturnya.

Sementara itu, Kabid Pengembangan Potensi Desa, Bayu Rakhmana mengharapkan juknis bankeu tahun depan dapat diselesaikan pada Desember mendatang.

“Dengan tersusunnya juknis lebih awal, maka bankeu tahun depan juga akan lebih cepat tersalurkan di awal tahun”, ujar Bayu Rakhmana.

Ia juga sempat menuturkan permasalahan yang selalu berulang dalam pencairan bankeu kepada desa, seperti nama desa, nomor rekening.

Selain itu, ketidaksesuaian dokumen maupun alokasi anggaran peruntukkan, laporan pertanggungjawaban, serta keterlambatan pencairan dari desa.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *