BANDUNG – Panitia khusus (pansus) III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jabar tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja di Daerah Provinsi Jawa Barat
Anggota Pansus III DPRD Jabar, Mochamad Ichsan menilai, Raperda ini Jaminan Sosial Ketenagakerjaaan ini sangat penting untuk terjaminnya perlindungan sosial bagi pekerja bukan penerima upah atau pekerja informal. Tujuannya untuk memastikan pemberi kerja sektor formal memberikan program jaminan sosial kepada pekerjanya.
“Peraturan Daerah ini sangat penting nantinya agar pekerja formal maupun informal di Jawa Barat mempunyai perlindungan sosial”, ujar Ichsan di Bandung, Kamis (20/10).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebutkan, saat ini berdasarkan data potensi pekerja di Jawa Barat berdasarkan data BPS Tahun 2021, dari 9 juta lebih penerima upah di Jawa Barat baru 45,7 persen yang mendapatkan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan.
Sementara itu pekerja bukan penerima upah atau pekerja informal, lanjut dia, dari 6 juta lebih pekerja hanya 9,1 persennya saja yang mendapatkan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan.
“Kepesertaannya ini kan masih jauh dibawah target nasional sehingga Perda ini akan menjadi rujukan guna meningkatkan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan baik pekerja formal maupun informal di Jawa Barat”, jelas Ichsan.
Ichsan menjelasakan, saat ini Pansus III tengah melakukan berbagai pengecekan ke lapangan. Tujuannya agar diharapkan nantinya perda yang dilahirkan bisa dilaksanakan dilapangan.
“Seperti halnya hari ini, kita ke BPJS Ketenagaan untuk mendapatkan data yang jelas serta berbagai masukan agar perda ini implementatif”, jelas Ichsan.
Terakhir, Ichsan menekankan dengan terjaminnya perlindungan sosial para pekerja di Jawa Barat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.(win)
