Kedatangan Kadin Kota Bogor yang dikomandoi Ketua Almer Faiq bersama sejumlah asosiasi diantaranya, Gapensi, Aspekindo, Aspeknas, Gapeksindo, Askonas, langsung diterima Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor Iwan Iswanto beserta anggota.
Ketua Aspekindo Kota Bogor Bagus Maulana Muhammad mengatakan, kedatangan asosiasi pengusaha dibawah Kadin Kota Bogor tersebut untuk menyampaikan aspirasi dan keinginan para asosiasi terkait kegiatan pekerjaan Pokir yang dikelola oleh para SKPD di lingkungan Pemerintah Pemkot (Pemkot) Bogor, berdasarkan usulan dari DPRD Kota Bogor.
“Kami bersama para asosiasi datang ke gedung wakil rakyat ini, untuk menyampaikan aspirasi terkait kegiatan pekerjaan Pokir. Kami ingin mendapatkan keterbukaan dan transparansi terkait alokasi dan mekanisme realisasi Pokir,” ungkapnya kepada wartawan usai beraudiensi pada Senin, 19 September 2022.
Sebab, sambung dia, Kadin mengetahui asosiasi mana saja yang berhak mendapatkan pekerjaan Pokir.
Dia menilai, selama ini soal pendistribusian pekerjaan Pokir tidak jelas dan banyak pengusaha tidak mengetahui, padahal pengusaha memiliki hak melaksanakan pekerjaan tersebut.
“Kami dari asosiasi bergerak atas dasar memperjuangkan anggota yang nyata sebagai pelaku jasa kontruksi sesuai aturan dan undang undang. Berangkat dari keresahan para asosiasi, salah satunya pembahasan tentang pekerjaan tentang Pokir,” lirihnya.
“Kami berharap dan menginginkan bahwa proses dan alur pendistribusian Pokir sesuai dengan aturan dan norma yang ada,” imbuhnya.
Menjawab itu, Ketua Kadin Kota Bogor, Almer Faiq mengungkapkan, banyaknya aspirasi dari para asosiasi terkait pekerjaan proyek, salah satunya tentang pekerjaan Pokir.
Para pengusaha, kata Almer, menginginkan adanya keterbukaan dari mekanisme hingga pendistribusian pekerjaan yang diberikan oleh SKPD di Pemkot Bogor.
“Harus ada kesepahaman antar sejumlah pihak, baik SKPD, DPRD dan para asosiasi pengusaha. Kedepan agar realisasi Pokir menjadi jelas. Saya selaku Ketua Kadin siap menjembatani ke Pemkot Bogor dan DPRD Kota Bogor,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Aspekindo Purwana Riyadi membenarkan hal itu, kata dia, paket pekerjaan Pokir itu di didistribusikan oleh SKPD dan ada usulan-usulan dari DPRD terkait Pokir.
Namun, sambung dia, selama ini alur dan mekanisme realisasi dan pendistribusiannya tidak transparan dan terbuka.
