“Saya maunya ada kompensasi karena ini kita bangun rumah juga pakai uang, atau supaya kita dikasih tempat relokasi, jangan dilepas begitu saja seperti yang kemarin pulang lagi ke keluarganya di Sumedang,” jelasnya.
Dadang menyampaikan, dari banyaknya hunian yang dibongkar tersebut, ada beberapa rumah tidak diberi tanda bahkan tak disentuh sama sekali.
“Kabarnya itu karena rumahnya ada sertifikat, saya juga bingung. Pokoknya kalau warga punya sertifikat (tanah) enggak akan dibongkar,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua RW02, Endang Sanusi membenarkan, puluhan warganya ikut terdampak penertiban yang dilakukan Satgas Citarum Harum.
“Pembongkaran dari sejak 2 bulan yang lalu, di area RW02 itu (yang terkena) di RT03, 04 dan RT06 karena kebetulan ada dekat area sungai,” paparnya.
Endang mendata, jumlah KK yang terdampak penertiban itu di RT03 sekiranya enam KK. Kemudian di RT04 hampir semua KK di sana terkena dampak sekiranya 50 KK dan di RT06 ada 10 KK.
Endang mengaku, memang bagi warga yang diketahui memegang sertifikat tanah, maka huniannya tak akan terkena dampak penertiban.
“Kata petugas walaupun 1 centimeter (boleh) ditinggali, kalau pun tidak ditinggali akan diganti. Di Maleer juga ada di RW01 dekat jalan raya,” tuturnya.
“Sebagian sudah diambil sebagian malah seperti terbengkalai, karena sampai ke bibir sungai itu (warga) ada sertifikat (tanahnya),” lanjut Endang.
Dia mengucapkan, terkait tujuan penertiban, sampai saat ini belum ada informasi bahwa rumah-rumah yang sudah dibongkar di Kelurahan Maleer nantinya akan dibentuk apa.
“Saya tidak ada informasi sama sekali. Sepengetahuan saya, pemerintah mengambil haknya karena itu milik pemerintah tanahnya yang ditempati dengan cara tidak ada legalitas,” ucapnya.
Endang melanjutkan, walalupun beberapa wilayah yang sempat mengalami hal serupa, salah satunya di Kelurahan Gumuruh terjadi penertiban, selanjutnya area terdampak itu disulap menjadi taman oleh pemerintah.
“Di daerah Gumuruh ada (dijadikan) Taman Ciko (Cikapondong Kolot) kemudian ada juga Arena Ciko. Kalau di sini tidak tahu akan dibuat apa nantinya, karena enggak ada pemberitahuan kepada RW atau tokoh masyarakat,” imbuhnya.
