JabarEkspres.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dianggap sudah melakukan penanganan kasus Duren Tiga sesuai dengan jalur.
Oleh karena itu, empat partai ini, yang merupakan mayoritas di Senayan, mengambil sikap tidak setuju terkait pemberhentian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Empat pertai yang menolak usulan tersebut adalah PDIP, Gerindra, Nasdem, Partai Golongan Karya, kemudian yang terbaru disusul oleh PPP.
PPP, misalnya, menyatakan sikap menolak usulan pemberhentian Kapolri itu. Pasalnya, itu akan menimbulkan kontroversi baru.
Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP Arsul Sani dalam merespons usulan tersebut.
“PPP tidak sepakat dengan usulan penonaktifan Kapolri,” kata Asrul dalam keterangannya, Selasa, 23 Agustus 2022.
Menurutnya, penonaktifan Kapolri tersebut akan memunculkan masalah baru dan akan menimbulkan kontroversi.
“Saya kira kita jangan menimbulkan kontroversi baru yang pada akhirnya akan menggeser fokus kita,” ujarnya.
Pasalnya, lanjut Arsul, semua pihak sekarang pada fokus mengawal kasus Irjen Ferdy Sambo.
“Kita mengawal proses hukum kasus ini (Irjen Sambo) serta proses-proses hukum dari kasus turunannya,” ucapnya.
Apalagi, kapolri telah bekerja baik dan transparan dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Joshua.
Dalam kasus ini, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kemudian tiga di antaranya adalah anggota Polri, yakni Irjen Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer atau Bharada E, dan Bripka Ricky Rizal.
“Dalam rapat dengar pendapat kemarin, di mana Komisi III juga mendengarkan paparan dari Komnas HAM,” katanya.
“Juga disampaikan bahwa peran yang dijalankan oleh Komnas HAM dalam kasus ini juga dimungkinkan,” jelasnya lagi.
Hal tersebut, tambah Arsul, karena keterbukaan Kapolri yang juga ingin kasus ini dikawal dengan baik, tidak hanya oleh satuan internal Polri.
Menurut dia, terkait penyampaian ke publik yang salah oleh jajaran Polri, hal itu bukan salah dari kapolri.
Tetapi Irjen Ferdy Sambo telah bermain peran secara baik dalam menjalani skenarionya. Sehingga semua orang dibohongi.
“Soal publik dibohongi itu kan bukan atas perintah atau restu Kapolri, tapi karena peran Irjen Ferdy Sambo,” tandas Arsul.
