Nantinya, gugus tugas honorer tersebut terdiri dari perwakilan tenaga honorer dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Gugus tugas honorer juga, kata Ridwan Kamil, bisa direplikasi di tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat.
Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan honorer tenaga kesehatan dan guru di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa 9 Agustus 2022.
Baca Juga:Motif Ferdy Sambo Bikin Penasaran Publik, Isu Judi Online Atau Cinta SegitigaDi Hadapan Ribuan Bobotoh, Umuh: Tak Ada Rene Lagi di Persib Bandung
Saat pertemuan hangat tersebut, Ridwan Kamil menawarkan kepada tenaga honorer nakes pembentukan sebuah gugus tugas sebagai perantara tenaga honorer dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Semua aspirasi kita dengarkan, dan solusi Jawa Barat adalah akan membentuk gugus tugas antara perwakilan mereka (tenaga honorer) dan tim Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk secara transparan mencari solusi,” ujar Ridwan Kamil.
Dengan membentuk gugus tugas, tenaga honorer bisa rutin bertemu dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat merespons segala hal terkait kebijakan tenaga honorer terlebih yang datang dari pemerintah pusat.
“Kita rutinkan pertemuan sehingga tidak ada miskomunikasi, karena kita (bersama) paham (situasi),” tambah gubernur yang akrab disapa Kang Emil.
Terkait kebijakan dari Pemerintah Pusat, Gubernur berkomitmen terus mengawal agar tetap berkeadilan.
Namun jika kebijakannya dari kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa dengan mudah membuat surat edaran.
“Kalau itu kewenangan pusat kita bekerja sama ke pusat, kalau kewenangan provinsi kita cari solusi di provinsi, kalau kewenangannya di kabupaten/kota itu kita bikin edaran,” imbuhnya.
Baca Juga:Ribuan Buruh Gelar Demo di Senayan, Jalur Transjakarta DiblokadeSidang Lanjutan Kasus Ade Yasin, JPU KPK Hadirkan Para Saksi dari Dinas PUPR
Menurut Gubernur, pertemuannya dengan para nakes dan guru honorer merupakan bagian komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer.
“Sehingga mereka paham bahwa Gubernur memperjuangkan aspirasi, tapi akan realistis. Kalau belum, kita akan sampaikan secara jujur, kalau bisa diubah dengan peraturan juga kita upayakan,” pungkas Kang Emil. (rt)