BOGOR – Rencana Perluasan pembangunan RSUD Kabupaten Bogor mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi V DPRD Jabar Wahyu Wijaya.
Pembangunan RSUD yang belokasi di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor itu tersendat karena membutuhkan anggaran besar.
Menurutnya, perluasan RSUD di Parung Bogor ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan secara maksimal.
Akan tetapi, rencana ini terhambat karena pihak Pemkab Bogor sepertinya belum mengalokasikan anggaran secara penuh.
‘’Pemkab Bogor juga sudah mengajukan bantuan keuangan ke Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 230 Miliar,’’Ujar Asep Wahyu Wijaya dalam keterangannya, Minggu, (29/05).
Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, seharusnya Pemkab Bogor koorperatif dan menjalin komunikasi dengan pihak Provinsi Jabar agar bantuan tersebut dapat terealisasi.
Akan tetapi, jika Pemkab Bogor tidak mampu mengalokasikan anggaran secara maksimal, sebaiknya RSUD yang terletak di Bogor bagian utara itu, diserahkan kepada Provinsi Jabar.
“Jika memang Pemerintah Kabupaten Bogor tak mampu menyiapkan anggaran yang maksimal untuk pembangunan RSUD Bogor Utara sebaiknya Pemerintah Kabupaten Bogor serahkan saja ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Insha Allah cepat selesai,” kata dia, Ahad (29/5).
Pemkab Bogor tidak perlu malu untuk menyerahkan pengelolaan RSUD ke Provinsi Jawa Barat. Dengan begitu pelayanan Kesehatan untuk masyarakat tetap terjamin dengan baik.
Dia mencontohkan, Kabupaten Garut dan Kabupaten Sukabumi yang pernah memberikan aset RSUD kepada Pemprov Jabar di Pamengpeuk dan Jampang Kulon
Setelah alih Kelola kini RSUD Pameungpeuk dan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi semakin maju seiring dengan penambahan fasilitas yang diberikan kepada Pemprov Jabar.
Asep Wahyu Wijaya menilai, peralihan pengelolaan RSUD ke Pemprov Jabar sebaiknya dilakukan dengan segera. Sebab, jika kewenangan pengelolaan RSUD dibeikan ke Provinsi, Pemkab Bogor tidak perlu lagi bertanggungjawab secara finansial.
Selain itu, jika merujuk kepada standar WHO idealnya Warga Kabupaten Bogor membutuhkan 2.500 te,mpat tidur. Akan tetapi kondisinya tidak demikian.
“Artinya ada 2,5 juta warga di Kabupaten Bogor yang sesungguhnya berpotensi tidak mendapatkan perawatan jika mereka sakit,” kata dia.
Asep Wahyu Wijaya mengatakan, jika RSUD itu dikelola oleh Pemkab Bogor, maka beban anggaran akan semakin besar. Termasuk anggaran biaya perawatannya.
