KPU KBB Usulkan Dana Cadangan untuk Mengcover Proses Tahapan Pilkada

BANDUNG BARAT – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengajukan dana cadangan. Pasalnya untuk kebutuhan proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dibutuhkan anggaran kurang lebih sebesar Rp103 miliar.

Hal mengenai kebutuhan anggaran pada proses tahapan Pilkada tersebut diungkapkan Ketua KPU KBB Adie Saputro kepada wartawan, Jumat (20/5).

Pelaksanaan Pilkada KBB sendiri rencananya bakal digelar pada 27 November 2024. Untuk pelaksanaan pesta demokrasi tersebut dibutuhkan anggaran yang sangat besar.  “Untuk itu lah kami (KPU) mengajukan dana cadangan,” ucapnya.

Dia mengaku, saat ini pihaknya sudah menyarankan kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan dana cadangan tersebut.

“Jika pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran sebesar itu sekaligus atau dalam satu tahun anggaran, pasti akan berat,” bebernya.

Dia menjelaskan, dengan usulan tersebut diharapkan pengalokasian anggaran itu bisa dicicil melalui dana cadangan tersebut.

“(Usulan) sudah dikomunikasika dan ditindaklanjuti oleh DPRD KBB dengan membentuk panitia khusus (pansus),” jelasnya.

Dia menyebutkan, untuk pilkada yang akan datang diprediksi bakal memakan biaya jauh lebih besar jika dibandingkan Pilkada 2018 lalu yang hanya menghabiskan anggaran sebesar Rp80 miliar.

“Setelah lima tahun banyak terjadi perubahan harga, sehingga ada kenaikan dengan selisih Rp23 miliar,” imbuhnya.

Kendati demikian, Adie mengakui jika pada pelaksanaannya nanti belum tentu anggaran yang diajukan akan habis terpakai.

Sebab, anggaran yang diajukan saat ini hanya estimasi saja. Terlebih akan ada juga sharing anggaran dengan provinsi.

“Kalau yang dari provinsi biasanya anggaran untuk sosialisasi dan kegiatan lain,” terangnya.

Dia menuturkan, sejauh ini untuk anggaran pilkada baik itu Pilkada KBB maupun Pilgub Jabar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sementara, anggaran pemilu yakni pemilihan presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD KBB anggarannya dari pusat.

Dia pun berharap adanya sharing anggaran dari provinsi bisa mengurangi penggunaan anggaran dari APBD Pemda KBB. (ziz)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan