JABAREKSPRES.COM – Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku terkejut saat mendapat kabar mengenai Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Bogor Ade Yasin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Meski sempat tak percaya, namun dia juga mengungkapkan keprihatinannya atas kasus hukum yang menjerat rekannya Ade Yasin oleh anti rasuah.
“Saya sangat kaget, sebagai mitra kerja yang sering berdiskusi, bertukar pikiran, dan berkoordinasi, sangat kaget, terkejut, dan prihatin,” kata Bima Arya saat ditemui di Balai Kota Bogor, Rabu (27/4/2022).
Bima arya mengaku belum mengetahui secara spesifik kasus apa yang menyeret adik Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin tersebut.
“Tapi mudah-mudahan yang seperti ini (kasus hukum) menjadi pembelajaran bagi kita semua,” ucapnya.
Sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) itu, dia juga mendoakan seluruh kepala daerah agar dijauhkan dari cobaan, ujian, dan godaan.
Bima Arya mengaku mengetahui informasi OTT Ade Yasin tersebut dari beberapa rekan, sahabat, dan sejumlah kepala daerah yang menyampaikan informasi tersebut.
“Banyak yang WA saya pagi-pagi, kawan-kawan, sahabat, dan rekan-rekan kepala daerah. Kemudian saya membaca di online,” ucapnya.
Saat ditanya penangkapan Bupati Bogor Ade Yasin apakah akan berdampak pada sejumlah program, dan kerjasama antara Pemkot dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Bima Arya meyakini tak akan berdampak signifikan.
“Insya Allah tidak, karena selama ini sudah terbangun satu sistem kerjasama, dan kedepannya pergantian pemerintahan tidak akan mengubah kesepakatan kota dan kabupaten,” ucapnya.
Sebelumnya, Bupati Bogor Ade Yasin terjaring operasi tangkap tangan oleh Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan pada 26-27 April 2022. OTT dilakukan di wilayah Jawa Barat.
Dalam operasi senyap tersebut, tim KPK juga menangkap perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat.
“Benar, tadi malam sampai 27/4/2022 pagi KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Jawa Barat. Di antaranya Bupati Kabupaten Bogor, beberapa pihak dari BPK Perwakilan Jawa Barat dan pihak terkait lainnya,” ujar Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Rabu (27/4). (rb/rit)
