“Kondisi saat ini di Jawa Barat kita bisa lihat, apakah hutan kita masih terjaga dengan baik atau tidak? Karena di Jawa Barat sendiri ada beberapa program skala nasional itu juga berdampak pada kondisi lingkungan” kata Haerudinas.
Tuntutan dari aksi serentak di lebih dari 20 kota itu adalah:
Pertama, Pendeklarasian darurat iklim untuk menjadi isu prioritas. Memastikan pendidikan dan penyebarluasan kebenaran tentang krisis iklim melalui lembaga-lembaga pendidikan. Mendorong kerjasama lebih kuat dengan pihak media massa untuk terus menyebarluaskan isu krisis iklim.
Kedua, Memprioritaskan pembangunan yang berketahanan iklim dan keamanan di tingkat tapak melalui infrastruktur untuk kedaulatan pangan, energi, air milik masyarakat secara mandiri. Memastikan transisi berkeadilan. Mengintegrasikan kearifan lokal masyarakat adat dalam perencanaan solusi, termasuk pembuatan keputusan.
Ketiga, Urgensi untuk peningkatan ambisi dan komitmen iklim yang selaras dengan Perjanjian Paris. Untuk menahan laju pemanasan di titik 1.5 derajat Celcius. Memastikan penghentian pendanaan pada proyek dan ketidakbijakan yang memperburuk situasi krisis iklim.
Menghentikan semua solusi iklim palsu seperti energi baru yang bersumber dari batubara gas, dan nuklir. Mengalihkan pendanaan dan dukungan terhadap solusi yang terdesentralisasi di tingkat tapak untuk seluruh masyarakat Indonesia.
Keempat, Keselamatan dan keamanan yang terjamin untuk rakyat Indonesia yang berjuang menyelamatkan lingkungan dan hidupnya.
Membuka ruang-ruang demokrasi yang adil dan bijak dengan perubahan sistem politik yang mengedepankan partisipasi masyarakat secara aktif (balai masyarakat). Memastikan sistem ekonomi para ekonomi pemenuhan kehidupan, bukan pada pengukuran PDB.
