JAKARTA – Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Gus Muhaimin secara tiba-tiba mengutarakan usulan soal Pemilu 2024.
Gus Muhaimin yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI bakal mengusulkan ke Presiden Jokowi dan para pimpinan partai politik agar Pemilu 2024 dimundurkan.
Dilansir dari JPNN.com, Ketua Umum PKB itu pun membeberkan sejumlah alasan mengapa dirinya secara mendadak usul mengenai memundurkan jadwal Pemilu 2024.
“Saya mengusulkan (pelaksanaan) Pemilu 2024 ditunda, satu atau dua tahun,” kata Gus Muhaimin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
“Saya sampaikan ke teman-teman pimpinan-pimpinan partai, saya usulkan ke Pak Presiden,” ujar mantan Menteri Tenaga kerja (Menaker) itu menambahkan.
Kendati dirinya menyuarakan penundaan Pemilu 2024, Gus Muhaimin mengaku belum bisa memastikan apakah usulan pribadinya ini bisa diterima semua stakeholder di politik atau tidak
“Ya, nanti kita lihat saja, apakah mungkin bisa diundur atau tidak,” ucap Ketua Umum PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) itu.
Menurut Muhaimin ada beberapa faktor dirinya menyampaikan usulan agar Pemilu 2024 ditunda atau dimundurkan satu sampai dua tahun dari jadwal yang telah ditetapkan.
Wakil Ketua DPR RI itu menjelaskan Indonesia pada 2022 dan beberapa tahun mendatang memiliki kecenderungan positif yang luar biasa di sisi ekonomi.
Banyak momentum ekonomi, kata dia, yang akan terjadi di tanah air. Perbaikan ekonomi akan dahsyat di tahun ini. Dia bahkan melihat ada peluang Indonesia bangkit lebih baik dibandingkan negara lain.
Pemilik nama lengkap Abdul Muhaimin Iskandar itu memandang, prospek ekonomi yang baik setelah terpuruk gara-gara pandemi Covid-19 itu tidak boleh terganggu dengan agenda Pemilu.
“Momentum ini tidak boleh diabaikan, momentum yang baik-baik ini ke depan tidak boleh diabaikan,” kata Ketua Umum PKB itu menegaskan.
Dalam pandangan Muhaimin, pelaksanaan Pemilu biasanya memunculkan tiga kondisi yang bisa mengerem prospek ekonomi di Indonesia tak terkecuali dengan agenda pesta demokrasi 2024.
Pertama, lanjut dia, para pelaku ekonomi melakukan pembekuan atau menghentikan agresivitas saat pemilu. Kedua, pelaksanaan pemilu memunculkan transisi kekuasaan dan pemerintahan.
