JAKARTA – Saat ini hingga 2025, Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan pensiun dalam jumlah besar. Hal tersebut terjadi karena pada awal 90-an, pemerintah merekrut PNS dalam jumlah yang besar.
Kondisi PNS yang pensiun dalam jumlah besar tersebut menjadi momentum penataan aparatur sekaligus lebih memaksimalkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi (TI). Terjadinya gelombang tersebut dibahas dalam forum kampanye Semangat Berbagi Peran yang digelar Pemimpin.ID di Jakarta kemarin (29/1).
Pendiri Negarawan.id yang juga PNS Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Arya Dwari Rahmani mengatakan, gelombang pensiun PNS besar-besaran sejatinya terjadi mulai 2021. Bahkan, jika dihitung sampai 2024 saja, diperkirakan ada 706 ribuan PNS yang pensiun.
“Pada 2021 sampai 2025, pemerintah menghadapi gelombang pensiun PNS besar-besaran. Mereka adalah PNS yang diangkat pada 1990-an,” ujar Arya.
Mewakili unsur pemerintah, dia mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) atau PNS dengan sistem yang semakin baik. Dengan begitu, bisa direkrut PNS dari pemuda-pemuda yang memiliki kompetensi dan kualitas mumpuni di bidangnya.
Arya menambahkan, saat ini tuntutan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik sangat besar. Masyarakat menuntut adanya layanan birokrasi yang sesuai dengan perkembangan zaman.
Khususnya pelayanan publik yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Masyarakat masih memandang pelayanan publik di era revolusi industri 4.0 kok masih begini-begini saja.
Dia mengatakan, budaya kerja di lingkungan birokrasi sekarang sudah berbeda dengan zaman dahulu. Saat ini tidak harus menunggu tua untuk menduduki jabatan eselon di kementerian dan Lembaga
Menurut perhitungannya, sekitar 30 persen jabatan eselon diisi ASN dengan usia 20-an sampai 30-an tahun.
“Artinya (birokrasi) kita tidak seperti era dulu. Bukan lagi eranya yang jadi pejabat eselon adalah ASN usia senior,” katanya. (jawapos/ran)