JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta pemerintah untuk tidak menanggapi permintaan China agar Indonesia menghentikan aktivitas pengeboran migas di Laut Natuna.
Dia menegaskan, demi mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara, pemerintah jangan lembek menghadapi intervensi negara lain di wilayah kepemilikan negara Indonesia.
“Pemerintah Indonesia tidak boleh diam, harus jelas dan tegas. Karena hal tersebut akan membuat wibawa negara tidak enak dipandang oleh negara lain. Juga, agar berbagai upaya penambangan migas di wilayah Laut Natuna itu tidak terganggu,” kata Mulyanto, Sabtu (4/12).
Mulyanto menambahkan sebelumnya manuver kapal-kapal China di kawasan tersebut sudah berulang kali terjadi. Kini, mereka minta secara tegas agar Indonesia menghentikan aktivitas pengeboran migas di wilayah ini.
“Langkah mereka sudah sangat sistematis sekali. Tentu ini harus kita jawab dengan tegas. Karena sudah jelas-jelas mengganggu kepemilikan dan kepentingan nasional kita. Kita memahami, bahwa krisis energi yang melanda China memicu turbulensi ekonomi dan memberikan dampak yang signifikan bagi kemunduran pembangunan di negeri itu,” jelasnya.
Jadi, wajar saja jika mereka menggunakan sumber daya energi untuk menjalankan mesin-mesin industrialisasi mereka. Lalu, memaksimalkan upaya dalam setiap kesempatan yang mungkin untuk memperoleh sumber daya energi tersebut.
Mulyanto menegaskan, Pemerintah China harus menghormati kebanggaan bangsa lain di kawasan Natuna. Bila tidak, bisa mengganggu hubungan bilateral kedua negara dan memicu perang sumber daya (perang perebutan SDA) di kawasan.
“Indonesia sendiri untuk mendukung pembangunan nasionalnya punya target produksi minyak 1 juta barel per hari (BPH). Dan perairan Natuna memberikan kontribusi pengangkatan yang lumayan, sekitar 2 persen,” jelas Mulyanto.
“Karenanya kita tidak boleh diam, bila harta karun energi ini diganggu negara lain bisa-bisa menargetkan 1 juta BPH tinggal angan-angan belaka,” terangnya.
Jadi sudah sepantasnya perhatian pemerintah tegas terhadap klaim klaim China tersebut. Apalagi ini sudah sampai menggangu upaya penambangan migas di sana. “Sebagai negara yang berdaulat, kita tidak boleh diam,” lanjut Mulyanto. (khf/sirip)
